RI Gabung Board of Peace AS, TB Hasanuddin: Berpotensi Bermasalah

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengkritik keputusan pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Amerika Serikat. Menurutnya, keberadaan forum tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai struktur BoP bersifat tidak seimbang karena menempatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua (chairman). Posisi dominan tersebut dikhawatirkan membuat Dewan Perdamaian lebih mencerminkan agenda sepihak, bukan forum kolektif internasional.

“Dalam Piagam atau Charter Board of Peace ditetapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjabat sebagai chairman. Posisi ini sangat dominan,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan, dominasi Amerika Serikat berpotensi menjadikan BoP sebagai instrumen legitimasi proyek perdamaian versi Presiden Trump di Gaza, alih-alih menjadi wadah bersama yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan.

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyoroti minimnya representasi dalam struktur Dewan Perdamaian. Menurutnya, BoP tidak melibatkan perwakilan Palestina, sedangkan Israel justru memiliki keterwakilan dalam forum tersebut.

“Absennya representasi Palestina mencerminkan ketimpangan serius dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, hasil yang diharapkan sulit mencerminkan keadilan substantif,” kata dia.

Atas dasar itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat tersebut. “Pemerintah harus senantiasa tegak lurus terhadap amanat konstitusi UUD 1945, khususnya dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.