Arab Saudi dan UEA Desak Trump Lanjutkan Perang Iran

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah negara teluk, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), terus mendorong Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran.

Mengutip AP, Selasa (31/3/2026), para pejabat AS, negara kawasan teluk, dan Israel menilai perang yang telah berlangsung sekitar satu bulan belum cukup untuk melemahkan Teheran secara signifikan.

Pada awal konflik, negara-negara teluk sempat mengkritik karena tidak mendapatkan pemberitahuan terkait serangan AS dan Israel.

Mereka juga memperingatkan potensi dampak besar bagi stabilitas kawasan. Namun, sebagian negara justru melihat situasi ini sebagai momentum strategis untuk menekan Iran lebih jauh.

Pejabat dari Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Bahrain secara tertutup menyampaikan bahwa operasi militer sebaiknya tidak berhenti sebelum terjadi perubahan besar di Iran, baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan regional.

Pada perkembangan terbaru, UEA disebut mengambil sikap paling tegas dengan mendorong peningkatan tekanan militer, termasuk opsi invasi darat. Sementara itu, Oman dan Qatar lebih memilih pendekatan diplomasi untuk meredakan konflik.

Arab Saudi menilai penghentian perang saat ini tidak akan menjamin keamanan kawasan. Riyadh mendorong agar penyelesaian konflik mencakup pelemahan program nuklir Iran, penghentian pengembangan rudal balistik, serta berakhirnya dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman disebut juga telah menyampaikan kepada Gedung Putih bahwa pelemahan Iran lebih lanjut merupakan kepentingan jangka panjang bagi stabilitas kawasan.

Pada sisi lain, para pejabat Saudi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur vital selama konflik berlangsung.

Namun, sinyal berbeda datang dari Washington, yang mengatakan Donald Trump justru mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, bahkan jika Selat Hormuz belum kembali normal.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara sekutu regional dan Pemerintah AS terkait arah lanjutan perang, yang kini berdampak pada stabilitas energi global.