Polemik Tarif Selat Hormuz, Iran Hadapi Tekanan Diplomatik Dunia

Teheran, Beritasatu.com - Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian global sejak konflik antara Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran pecah pada Februari lalu. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman ini kini berada dalam pengaruh kuat Teheran.

Rencana Iran untuk memungut tarif terhadap kapal yang melintas memicu penolakan dari berbagai negara serta pelaku industri maritim. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.

Dalam kondisi normal, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair global melewati rute ini. Sebelum konflik, jalur ini dikenal sebagai lintasan bebas biaya dan relatif aman bagi kapal dari berbagai negara.

Wilayahnya berada di antara Iran dan Oman, sehingga tidak termasuk kategori perairan internasional penuh. Ketegangan yang meningkat membuat jalur ini berubah drastis.

Serangan terhadap kapal dagang yang dianggap musuh menyebabkan lalu lintas pelayaran nyaris terhenti dan memicu krisis distribusi energi global.

Eskalasi Konflik dan Dampaknya terhadap Pelayaran

Setelah serangan militer dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, Iran merespons dengan menargetkan kapal dagang di kawasan selat. Langkah tersebut membuat aktivitas pelayaran turun tajam dan menciptakan salah satu gangguan terbesar dalam distribusi energi dunia.

Banyak kapal tertahan, sementara jalur alternatif terbatas dan berisiko tinggi. Presiden AS Donald Trump sempat mengancam akan menyerang infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ancaman itu kemudian ditarik setelah tercapai gencatan senjata dua pekan yang dimediasi oleh Pakistan.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Iran menerbitkan ketentuan baru terkait pengelolaan selat, meski belum mendapat pengakuan langsung dari pihak AS.

Siapa yang Mengendalikan Selat Hormuz Saat Ini?

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Iran memberikan jaminan lintas aman selama masa gencatan senjata dengan koordinasi militer. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis peta jalur aman yang mengarahkan kapal mendekati pesisir Iran dan menjauhi rute lama di dekat Oman.

Seluruh kapal diwajibkan mengikuti rute tersebut karena adanya potensi ranjau antikapal di jalur utama. Dalam praktiknya, hanya sedikit kapal yang berani melintas, diperkirakan sekitar tiga hingga lima kapal sejak jeda konflik dimulai.

Sementara itu, Donald Trump menyatakan militer AS tetap berada di kawasan untuk membantu mengatasi kepadatan lalu lintas dan menjaga keamanan selama proses negosiasi berlangsung.

Rencana Tarif Iran dan Penolakan Oman

Dalam proposal perdamaian 10 poin, Iran mengusulkan tetap mengendalikan Selat Hormuz sekaligus mempertimbangkan penerapan tarif bagi kapal yang melintas. Nilai tarif disebut dapat mencapai hingga US$ 2 juta per kapal atau sekitar US$ 1 barel minyak yang diangkut.

Dana tersebut diarahkan untuk pemulihan infrastruktur militer dan sipil yang terdampak konflik. Namun, Oman menolak rencana tersebut. Menteri Perhubungan Oman Said Al-Maawali menegaskan negaranya terikat pada perjanjian maritim internasional yang tidak memperbolehkan pungutan semacam itu.

Pemungutan tarif di jalur seperti Selat Hormuz bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur kebebasan lintas kapal. Konvensi tersebut memperbolehkan pungutan hanya untuk layanan tertentu, seperti bantuan navigasi atau fasilitas pelabuhan, bukan untuk hak melintas.

Meski begitu, baik AS maupun Iran belum meratifikasi konvensi tersebut. Celah interpretasi tetap terbuka, terutama jika biaya dikaitkan dengan layanan keamanan seperti pembersihan ranjau. Hingga saat ini, belum ada preseden modern terkait pungutan resmi atas lintas selat internasional.

Kasus serupa pernah muncul di Selat Bab el-Mandeb, di mana kelompok Houthi dituduh memungut biaya ilegal dari kapal yang melintas.

Reaksi Banyak Negara dan Dampak Global

Rencana tarif ini berpotensi memberi dampak besar pada negara-negara produsen energi di Kawasan Teluk, sekaligus memicu efek berantai di pasar global. Bahrain mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuka kembali selat.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Sebanyak 11 dari 15 anggota Dewan Keamanan mendukung usulan tersebut, tetapi diveto oleh Rusia dan China dengan alasan tidak seimbang.

Di sisi lain, pemilik kapal yang mengalami kerugian besar cenderung mengikuti aturan yang diterapkan Iran demi menjaga keselamatan aset dan kru. Kapal tanker bernilai ratusan juta dolar membuat operator lebih memilih jalur yang dianggap aman meski harus mengikuti ketentuan baru.

Selat Hormuz kini berada dalam fase krusial yang memengaruhi stabilitas energi global. Perubahan kontrol, penerapan jalur baru, serta rencana tarif menciptakan tekanan besar bagi industri pelayaran dan negara-negara pengguna energi.