Seperti Apa Kira-kira Blokade AS di Selat Hormuz?

London, Beritasatu.com -  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan blokade penuh Angkatan Laut AS di Selat Hormuz, mulai Senin (13/4/2026), pukul 10.00 waktu AS bagian timur atau sekitar pukul 21.00 WIB. Langkah ini merupakan eskalasi dramatis pascaruntuhnya perundingan perdamaian antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan.

Keputusan berani ini bertujuan memaksa Teheran tunduk pada persyaratan Washington. Kebijakan ini sekaligus mengonfirmasi spekulasi yang berkembang di kalangan analis dan ahli strategi militer yang dekat dengan pemerintahan Trump.

Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa Angkatan Laut AS segera memulai proses pemblokiran terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.

"Siapa pun warga Iran yang menembak ke arah kami, atau ke arah kapal-kapal yang berdamai, akan dihancurkan!" tulis Trump dengan tegas.

Taktik serupa sebelumnya pernah digunakan Trump untuk menekan pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela. Sebelum pengumuman resmi, indikasi kebijakan ini sudah diperkuat oleh Trump dengan mengunggah artikel terkait blokade sebagai alat tekanan utama.

Para ahli strategi militer AS, termasuk Jenderal Jack Keane, sebelumnya telah mengusulkan opsi ini. Keane menyarankan pendudukan atau penghancuran aset Iran, serta blokade laut untuk menutup jalur ekspor vital Teheran.

Jenderal Keane memiliki pengaruh besar terhadap presiden dan sering muncul di media untuk mempersiapkan landasan aksi militer. Gagalnya misi Wakil Presiden JD Vance di Islamabad memicu eksekusi rencana blokade ini.

Analis angkatan laut melaporkan bahwa AS memiliki aset yang memadai untuk menegakkan blokade. Kapal induk USS Gerald Ford, yang sebelumnya sukses mencegat tanker minyak Venezuela, kini kembali ke wilayah tersebut.

USS Gerald Ford digambarkan sebagai platform tempur paling mematikan di dunia. Kapal ini bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang saat ini beroperasi di Laut Arab.

Rebecca Grant, pakar keamanan nasional dari Lexington Institute, menilai Angkatan Laut AS mampu melakukan kontrol penuh atas Selat Hormuz. Operasi ini mencakup pengawasan ketat atas semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar.

Dampak blokade sudah mulai mengubah pola lalu lintas maritim bahkan sebelum pengumuman resmi. Data pelacakan menunjukkan jalur pelayaran baru muncul di sepanjang garis pantai Iran, menghindari jalur tengah Selat Hormuz.

Namun, lebih banyak kapal memilih tetap diam di lepas pantai UEA di dalam Teluk atau di dekat Fujairah. Hal ini memicu kecemasan internasional terkait keselamatan ribuan pelaut yang terjebak.

Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang berbasis di London menyatakan keprihatinan mendalam atas keselamatan sekitar 20.000 pelaut di Teluk Persia. Ancaman Iran menyebabkan perusahaan asuransi menarik perlindungan bagi kapal yang melintas.

Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, sebelumnya mengupayakan mekanisme transit yang aman saat gencatan senjata sempat diumumkan. Kini, dengan gagalnya perundingan dan blokade AS, nasib para pelaut kembali tidak pasti.

Meskipun mantan pejabat militer seperti Bob Harward menegaskan kesiapan AS untuk melakukan pencegatan maritim, operasi ini dinilai penuh risiko. Sejarah "perang kapal tanker" tahun 1980-an menunjukkan besarnya potensi kerugian.

Selama periode 1981-1987, sebanyak 451 kapal diserang, ratusan orang tewas, dan kapal perang AS seperti USS Stark mengalami kerusakan parah akibat rudal. Konflik saat ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah korban dari pihak AS.

Iran juga memiliki kemampuan mengganggu GPS dan menggunakan taktik asimetris dengan kapal serang cepat. Hal ini dapat mempersulit penegakan blokade dan meningkatkan risiko salah sasaran, seperti insiden tahun 1987 yang menewaskan nelayan UEA.

Nitya Labh, ahli sengketa maritim dari Chatham House, mempertanyakan bagaimana Trump akan menerapkan blokade ini secara praktis. Ia meragukan adanya sekutu yang mau bergabung dan kemampuan AS menerapkannya sendirian.

Di sisi lain, Teheran mengindikasikan rencana mengenakan biaya tol pada kapal yang melewati Selat Hormuz, dengan pembayaran menggunakan aset digital seperti kripto.

Namun, rencana Iran ini ditentang keras oleh negara-negara Teluk dan Global Selatan. Sultan Al-Jaber, Menteri Perindustrian UEA dan CEO Adnoc, mengecam tindakan Iran yang "mempersenjatai" akses ke jalur perairan vital tersebut.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menolak tol Iran dengan alasan melanggar prinsip hukum internasional. Ia menegaskan adanya hak lintas transit di Selat Hormuz berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).