Tiongkok Bentuk Unit Elite Militer dari Kalangan Nelayan di Laut China Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - Tiongkok membentuk unit elite militer dari kalangan nelayan untuk memperkuat klaimnya di Laut China Selatan (LCS). Unit tersebut berada di bawah Milisi Angkatan Bersenjata Tiongkok yang merupakan salah satu dari tiga kekuatan maritim Tiongkok.

Profesor strategi di US Naval War College (NWC)’s China Maritime Studies Institute (CMSI), Andrew Erickson, mengatakan milisi maritim Tiongkok menjadi kekuatan militer yang paling dikhawatirkan di LCS. Dua kekuatan maritim lainnya adalah angkatan laut Tiongkok di bawah Tentara Pembebasan Tiongkok dan penjaga pantai (coast guard) di bawah Polisi Bersenjata Tiongkok.

"Mayoritas unit elit dalam milisi maritim sebenarnya anggota milisi paruh waktu. Mereka memiliki pekerjaan normal, sebagian besar nelayan. Namun, mereka dilengkapi fasilitas-fasilitas tertentu dan selalu siap diaktifkan jika perlu diterjunkan," kata Erickson dalam webinar bertema "Penilaian Ancaman Kebijakan LCS oleh Tiongkok" yang digelar oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Erickson mengatakan milisi militer mempunyai kapal dalam jumlah besar. Ditambah, dari semua negara maritim di dunia, hanya Tiongkok dan Vietnam yang membentuk milisi maritim. Tapi, Vietnam tidak pernah menerjunkan dan mengaktifkan milisi maritimnya.

"Dari kajian kolega saya (Ryan D Martinson), ada frasa atau istilah pemerintah Tiongkok yaitu backbone vessel, yaitu armada kapal yang menjadi tulang punggung. Kami yakin, istilah ini merujuk kepada milisi maritim," kata Erickson.

Erickson menjelaskan pemerintah Tiongkok membentuk gugus tugas lagi, yang dinamakan unit elite, di bawah milisi maritim tersebut. Unit elite bekerja penuh waktu (full time) dan permanen. "Mereka lebih dimiliterisasi, pusatnya berada di kota Sansha," ujarnya.

Dia menambahkan kapal-kapal ikan Tiongkok mendapatkan subsidi penuh dan insentif dari pemerintah untuk aktivitas yang dilakukan di wilayah sengketa LCS. "Dari hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa mereka (unit elite) memiliki pola operasi sistematis, yang rapi, misalnya ada jadwal rotasi tertentu dari unit milisi maritim yang berada di Sansha ini," kata Erickson.

Dia menyebut unit elite berotasi setiap 45-90 hari sekali di pos-pos terluar (outpost) dari tempat asal mereka di kota Sansha.

"Kami juga berhasil mendokumentasikan ketika milisi maritim di Sansha diterjunkan oleh pemerintah Tiongkok, terutama terkait insiden baru-baru ini dengan Filipina," ujar Erickson.

Menurutnya, pihak pemerintah Filipina juga mengeluarkan foto-foto resmi yang memperlihatkan nomor lambung kapal dan lambang kapal dari milisi maritim Tiongkok tersebut.

LCS menjadi perebutan banyak negara karena merupakan kawasan strategis di mana sepertiga pelayaran maritim dunia melewati perairan itu dengan nilai perdagangan setiap tahun lebih dari US$ 3 triliun (Rp 42.794 triliun). Meskipun AS bukan negara pengklaim, tapi memiliki kepentingan besar di perairan itu.