Menteri KLH Ungkap Rencana Ubah Sampah Jadi Energi Bersih

Malang, Beritasatu.com - Pemerintah menetapkan lebih dari 160 kabupaten/kota di Indonesia dalam status darurat sampah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari percepatan penanganan limbah nasional dan percepatan proyek energi berbasis sampah.

“Kami tetapkan lebih dari 160 daerah dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah merevitalisasi 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hasilnya, timbunan sampah nasional berhasil ditekan sebesar 21,85% atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.

Langkah ini merupakan bagian dari target RPJMN Presiden Prabowo, yaitu pengelolaan sampah 51% pada 2025, pencapaian 100% pada 2029

“Kami memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” katanya.

Sebagai transformasi strategis, pemerintah mendorong pengelolaan sampah berbasis energi, dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah energi Llistrik (PSEL) di tujuh wilayah utama Indonesia.

Program ini bukan hanya solusi pengelolaan limbah, tetapi juga bagian dari transisi menuju energi hijau dan mendukung target second NDC (Nationally Determined Contribution) yang akan dipresentasikan pada COP30 di Brasil.

“Kami tidak backsliding. Justru menaikkan ambisi agar seluruh pembiayaan hijau bisa masuk cepat,” ungkapnya.

Untuk mendukung pengendalian di daerah darurat, KLH membentuk waste crisis center (WCC) yang memantau kapasitas TPA secara real-time dan melakukan penanganan darurat dengan cepat.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics), sebuah platform digital yang merevolusi proses perizinan lingkungan.

Ada pun efisiensi eVIRA yaitu proses AMDAL dipangkas dari 271 hari menjadi 58 hari, proses UKL-UPL dari 260 hari ke 36 hari, dan efisiensi lebih dari 75% tanpa mengorbankan kualitas.

“Yang dulu AMDAL itu lama dan mahal, hari ini paling lambat 58 hari harus selesai,” jelasnya.

Selain fokus pada penanganan sampah, Indonesia juga mencatatkan kemajuan di pasar karbon global. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional sudah menembus lebih dari Rp 30 miliar.

“Kita menjual bukan sekadar kredit emisi, tetapi kepercayaan dan komitmen pada masa depan bumi,” katanya.

KLH juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan ekologis lewat penanganan insiden kontaminasi radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten.

“Kasus Cikande menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan juga bagian dari pertahanan negara,” tutupnya.