Isu Politik Terkini: Prabowo Leluasa Tambah Kementerian hingga KPU Tunggu Putusan MK Soal Pilkada Ulang 2025

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan dari segi anggaran negara tidak ada masalah jika presiden terpilih Prabowo Subianto menambah kementerian pada kabinetnya menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com. Alasan Said, rancangan APBN 2025 memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan.

Isu politik lainnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyusunan jadwal pilkada ulang pada 2025. Penyusunan jadwal pilkada ulang 2025 tersebut merupakan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Berikut ini lima isu politik terkini pada Selasa (17/9/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Rabu (18/9/2024).

1. Banggar DPR: RAPBN 2025 Beri Keleluasaan ke Prabowo untuk Tambah Kementerian

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan dari segi anggaran negara tidak ada masalah jika presiden terpilih Prabowo Subianto menambah kementerian pada kabinetnya. Alasannya, rancangan APBN 2025 memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan.

"Di dalam rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2025 yang sudah kami setujui, khususnya Pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada. Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," ujarnya kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Said mengatakan penambahan kementerian era kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak akan berpengaruh pada APBN 2025. Apalagi, rancangan APBN 2025 sudah mengantisipasi rencana penambahan kementerian tersebut.

2. Gerindra Serahkan Pengaturan Jatah Menteri kepada Prabowo

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku hingga saat ini partainya belum mengetahui berapa banyak menteri yang akan didapat pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Partai Gerindra, kata Muzani, menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Prabowo selaku presiden terpilih.

"Saya enggak tahu, saya terus terang belum, coba saja nanti dilihat, tunggu dari pengumuman yang kan dilakukan oleh beliau setelah dilantik," ujar Muzani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Saat ini, Partai Gerindra memiliki dua menteri pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dan Andi Supratman Agtas sebagai menkumham.

3. Demokrat Soal Jatah Menteri: Pak Prabowo Masih Berembuk dengan SBY dan AHY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan partainya mendukung penuh langkah presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet pada pemerintahan mendatang. Partai Demokrat, kata Riefky, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo soal penyusunan kabinet.

"Ya tentu kita mendukung ya upaya Pak Prabowo untuk menyusun kabinetnya sebaiknya apakah itu diisi profesional, apakah itu birokrat ada di dalamnya, apa yang background militer mungkin ada di dalamnya, politisi atau akademisi. Jadi tentu itu yang terbaik yang akan diusung beliau nanti, kita percayakan kepada beliau," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Terkait jatah menteri untuk Partai Demokrat, kata Riefky, masih dalam tahapan pembahasan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia juga mengaku tidak tahu, apakah nanti Partai Demokrat masih mendapatkan jatah menteri ATR/kepala BPN yang saat ini dipimpin AHY.

4. Gerindra: Penambahan Jumlah Menteri Prabowo untuk Efektivitas Pemerintahan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan rencana penambahan jumlah kementerian oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan lima tahun mendatang.

Menurut Muzani, kementerian mendatang akan dibuat lebih terfokus sesuai dengan visi dan misi Serta program Prabowo-Gibran. "Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Muzani mengatakan, kemungkinan penambahan kementerian ini karena ada beberapa kementerian yang nantinya digabung dan dipisah agar lebih fokus dalam bekerja. Prabowo, kata dia, berpatokan pada program-program kerja yang sudah dicanangkan sehingga kementerian-kementerian yang ada fokus menjalankan program tersebut.

5. KPU Tunggu Keputusan MK Soal Jadwal Pilkada Ulang pada 2025

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyusunan jadwal pilkada ulang pada 2025.

“Ya, setelah keputusan MK,” kata Afifuddin kepada wartawan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Penyusunan jadwal pilkada ulang 2025 tersebut merupakan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan kotak kosong menang melawan calon tunggal. Pasalnya KPU telah mencatat jumlah sementara daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah.