Transmigrasi Hidup Lagi, Bagaimana Prospek ke Depan?

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali transmigrasi. Penduduk di daerah padat seperti di Pulau Jawa dipindahkan ke wilayah lain untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Bagaimana prospeknya?

Keseriusan Prabowo menghidupkan lagi transmigrasi seperti yang pernah jadi program prioritas pemerintahan Orde Baru ditandai dengan pemisahan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Prabowo menunjuk Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebagai menteri transmigrasi.

Iftitah Sulaiman mengatakan, Kementrans menyiapkan program transmigrasi tematik yang tidak hanya berkonsentrasi pada pertanian, tetapi juga memanfaatkan peluang di sektor lain yang potensial.

"Masih banyak potensi yang perlu pengelolaan, lihat peluang dan potensi wilayah," katanya di Semarang seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Iftitah mencontohkan potensi maritim di Indonesia yang sangat besar dan ke depan akan dibuka peluang untuk memberangkatkan transmigran ke daerah-daerah dengan potensi tersebut.

"Nanti akan kami beri lahan di tepi laut. Beri kapal yang memadai," tambahnya.

Selain maritim, kata dia, terdapat potensi transmigrasi di sektor peternakan, perkebunan, hingga pariwisata yang bisa digarap dalam program transmigrasi.

Kementrans juga menyelenggarakan transmigrasi patriot, yakni menyediakan program “beasiswa patriot” kepada anak muda yang mau berkorban membangun daerah tujuan transmigrasi setelah lulus pendidikan.

Menurut Iftitah, ini salah satu pendukung hilirisasi sumber daya manusia ke berbagai daerah di Indonesia.

"Para mahasiswa yang sudah bersekolah di sekolah-sekolah terbaik akan dihilirisasi di kawasan transmigrasi agar ilmunya berguna," ujarnya.

Kementrans sudah menyusun cetak biru dan peta jalan program transmigrasi hingga 25 tahun ke depan. "Hidupkan kembali transmigrasi, hadir dengan gairah baru," kata Iftitah.

Pemerintah sudah memberangkatkan 132 keluarga transmigran asal Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Para transmigran tersebut akan menerima fasilitas berupa lahan pertanian seluas 2 hektare, rumah, alat pertanian, bibit pertanian, serta bantuan biaya hidup selama satu tahun.

Kamis (5/12/2024), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melepaskan secara simbolus keberangkatan 36 Kepala Keluarga (KK) transmigran dari Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Para transmigrans dari Jawa Tengah akan ditempatkan di Luwu Timur dan Sidrap, Sulawesi Selatan serta Poso, Sulawesi Tengah. Sementara transmigrant dari Yogyakarta akan diberangkatkan ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Luwuk Timur, Sulawesi Tengah, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagian dikirim ke Sijunjung, Sumatera Barat.

Menurut AHY, pemerintah akan memastikan tersedianya infrastruktur dasar di lokasi transmigrasi, seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan irigasi. “Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi bapak dan ibu sekalian," ujarnya.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada 7.000 warga yang sudah mendaftar ikut program transmigrasi. Namun, baru sebagian yang diberangkatkan karena terbatas anggaran.

Seorang transmigran asal Bantul, Yogyakarta, Rohmah (27) mengaku ikut program transmigrasi bersama suami dan dua anaknya ke Mahalona, Sulawesi Selatan. Ia bekerja sebagai petani lada.

"Saya daftar sejak 2021 karena sulit mencari pekerjaan di Yogya. UMR rendah, belum punya rumah, dan ingin mandiri. Dengan transmigrasi, kami dapat lahan, rumah, dan pelatihan bertani. Semoga kehidupan kami lebih baik di tempat baru," ujarnya.

Sejarah Transmigrasi di Indonesia
Sejarah transmigrasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda, kemudian berlanjut hingga Indonesia merdeka. Pemerintah Orde Lama merancang program transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura.

Transmigrasi paling masih dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto menjadikan transmigrasi salah satu program prioritasnya untuk pembagunan ekonomi, sosial, dan mengurangi kemiskinan di daerah terpencil.

Masyarakat dari Pulau Jawa, Bali dan daerah padat lainnya banyak dikirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Pemerintah membuka lahan pertanian dan permukiman untuk para transmigran. Jumlah transmigran dipindahkan masa Orde Baru diperkirakan lebih 7 juta jiwa.

Setelah reformasi 1998, program pengiriman transmigran di Indonesia menurun signifikan. Pemerintah sudah menyadari dampak negatif dari transmigrasi seperti sering terjadinya ketegangan sosial antara transmigran dengan penduduk lokal hingga masalah kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan pertanian baru sembarangan.

Meski demikian, pemerintahan era reformasi tetap menjalankan transmigrasi dalam skala terbatas, seperti difokuskan pada daerah yang membutuhkan permukiman baru.

Pemerintahan Prabowo Subianto menghidupkan kembali program transmigrasi dalam paradigma baru. Transmigran akan diberi fasilitas memadai bahkan keterampilan untuk menggarap potensi ekonomi di daerah tujuan.