Dahnil: Kementerian Haji dan Umrah Visi Prabowo sejak 2014

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang telah digaungkan sejak pencalonannya pada Pilpres 2014.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pembentukan kementerian baru ini merupakan agenda lama yang akhirnya terwujud setelah mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR.

“Sejak 2014, Pak Prabowo sudah memiliki visi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu konsisten hingga Pilpres 2019 dan 2024. Jadi, ini bukan reaksi sesaat, melainkan bagian dari reformasi tata kelola haji,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Dahnil menjelaskan, setelah nomenklatur ditetapkan, langkah berikutnya adalah menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur susunan organisasi, tata kerja (SOTK), serta kelembagaan kementerian baru tersebut.

“Setelah undang-undang disahkan, maka proses berikutnya penyusunan perpres. Nantinya perpres ini akan mengatur lebih lanjut soal kelembagaan dan struktur kementerian,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama pemerintah telah menyetujui perubahan BP Haji menjadi kementerian melalui rapat panitia kerja (Panja) revisi UU Haji. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik keputusan tersebut.

“Bunyi DIM (daftar inventarisasi masalah) pemerintah sudah kementerian dan kita senang karena memang sesuai usulan DPR,” kata Marwan.

Dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah berharap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji semakin profesional, transparan, dan sesuai visi presiden dalam meningkatkan pelayanan bagi jamaah Indonesia.