DPR Minta Usut Tuntas Kasus Honorer Siluman PPPK di Morowali Utara

Morowali Utara, Beritasatu.com - Komisi II DPR meminta polisi mengusut tuntas kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer “siluman” dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi II DPR Longki Djanggola menegaskan manipulasi data honorer adalah pelanggaran serius yang harus diusut tuntas demi menjamin transparansi dan keadilan dalam seleksi aparatur negara.

“Siapa pun yang dengan sengaja membuat atau memanipulasi data honorer harus bertanggung jawab. Jika terbukti, mereka harus diberi sanksi sesuai ketentuan hukum, baik administrasi kepegawaian maupun pidana,” ujar Longki dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Longki yang juga mantan gubernur Sulawesi Tengah menambahkan kecurangan tersebut merugikan banyak pihak, terutama tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Ini merampas hak orang lain yang seharusnya berhak. Karena itu, saya mendukung penuh aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Sementara itu, Polres Morowali Utara (Morut) telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Morowali Utara untuk memberikan dokumen sebagai bahan pemeriksaan, termasuk data honorer 2023–2025, surat keputusan (SK) honorer, dan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).

“Semua OPD kami undang, termasuk camat dan kepala sekolah,” kata Kasatreskrim Polres Morut Iptu Mas’ud Amara, Rabu (27/8/2025).

Salah seorang pejabat yang akan dimintai klarifikasi, adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Morut Djibrail. Dia akan diperiksa pada Kamis (28/8/2025) sekitar pukul 10.00 Wita di Mapolres Morut.