Dugaan Perusakan Hutan Menguat di Balik Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera terus meningkat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025) siang mencatat 846 orang meninggal dunia, sementara 547 orang masih hilang dan dalam proses pencarian tim gabungan.

Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama lebih dari sepekan terakhir.

BNPB menjelaskan, banjir bandang dan longsor terjadi hampir bersamaan di banyak lokasi, terutama di kawasan dengan curah hujan ekstrem dan kondisi hulu sungai yang mengalami kerusakan ekologis. Selain korban meninggal dan hilang, 2.700 warga mengalami luka-luka akibat terpaan material lumpur, bebatuan, dan kayu besar saat aliran banjir menerjang permukiman.

Aceh Paling Terdampak, Agam Catat Korban Tewas Terbanyak

Dari tiga provinsi terdampak, Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 325 jiwa. Di Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 311 orang, sementara Sumatera Barat mencatat 210 korban jiwa.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat menjadi daerah dengan jumlah korban tertinggi, yaitu 156 orang. Disusul Aceh Utara dengan 123 korban, serta Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan 88 korban meninggal dunia. BNPB menyebut jumlah ini masih dapat bertambah seiring proses evakuasi dan identifikasi korban di lokasi yang sulit dijangkau.

Secara keseluruhan, bencana ini berdampak pada 51 kabupaten/kota, dengan kerusakan luas pada infrastruktur dan permukiman. BNPB mencatat 10.900 rumah warga rusak berat hingga hilang diterjang banjir bandang dan longsor.

536 Fasilitas Publik Rusak, 295 Jembatan Putus

Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur publik. BNPB memerinci 536 fasilitas umum rusak, 25 fasilitas kesehatan terdampak, 326 fasilitas pendidikan rusak, 185 rumah ibadah terdampak, serta 115 gedung dan perkantoran rusak.

Sementara itu, 295 jembatan rusak atau putus yang menyebabkan akses ke wilayah terdampak terhambat. Kondisi ini memperlambat distribusi logistik, evakuasi korban hilang, serta pendataan kebutuhan mendesak warga.

Saat ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan masih memusatkan prioritas pada pencarian korban banjir Sumatera, penyaluran bantuan darurat, dan penilaian awal kerusakan infrastruktur untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tudingan Pembalakan Liar Mencuat, Gelondongan Kayu Berserakan

Di Sumatera Barat, bencana banjir bandang memunculkan kekhawatiran publik terkait dugaan meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan pertambangan ilegal (illegal mining). Gelondongan kayu dalam jumlah besar ditemukan tersangkut di aliran sungai dan bahkan hanyut hingga ke pesisir pantai Kota Padang.

Arus banjir yang membawa batu besar, lumpur pekat, serta batang kayu berukuran raksasa menjadi indikator adanya kerusakan parah di kawasan hulu.

Melihat kondisi tersebut, anggota DPR dari dapil Sumatera Barat, Andre Rosiade mengekspresikan kemarahannya. Ia mendukung langkah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk memberantas praktik perusakan lingkungan.

“Ini sudah darurat. Kerusakan lingkungan sudah di depan mata. Gelondongan kayu yang hanyut sampai ke pantai itu bukan kejadian biasa. Kita harus hentikan pembalakan liar dan tambang ilegal yang merusak hulu,” tegas Andre saat menyerahkan bantuan bagi pengungsi di Kabupaten Agam, Jumat (5/12/2025).

Andre menekankan, penyelesaian persoalan ekologis tidak boleh lagi ditunda. Menurutnya, pembenahan hulu sungai dan pengawasan kawasan hutan adalah langkah krusial untuk mencegah bencana berulang.

DPR Dorong Forkopimda Satu Meja Tangani Kerusakan Lingkungan

Sebelumnya, Andre sempat bertemu Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan agar Gubernur Mahyeldi segera memimpin rapat Forkopimda yang melibatkan kapolda, pangdam, kejati, dan seluruh unsur terkait.

“Kita perlu tindakan bersama. Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Forkopimda harus duduk satu meja untuk memutus rantai kejahatan lingkungan ini,” ujarnya.

Andre menunjukkan beberapa bukti visual kepada jurnalis, termasuk tumpukan kayu di pesisir pantai serta citra satelit yang memperlihatkan kondisi hulu sungai yang gundul. Ia memperingatkan bahwa tanpa penertiban menyeluruh, bencana serupa akan terus mengancam keselamatan masyarakat.

“Kalau kita biarkan, Sumatera Barat akan terus jadi langganan bencana. Kerja besar harus dimulai sekarang,” tutupnya.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Bergerak ke Sumatera

Di tengah meningkatnya dugaan kerusakan lingkungan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya aktivitas perusakan hutan di beberapa wilayah Sumatera.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menyampaikan, Satgas PKH telah turun ke lapangan sejak Kamis (4/12/2025).

“Tim Satgas PKH juga sudah bergerak, mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” ujar Anang di Jakarta.

Beberapa lokasi pemeriksaan berada di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Fokus pendalaman mencakup kerusakan hutan, dugaan pertambangan ilegal, aktivitas pembalakan liar, serta asal-usul gelondongan kayu yang terbawa banjir.

Anang menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kerusakan melibatkan perusahaan atau individu. Namun, proses hukum akan tetap berjalan bila ditemukan unsur pidana.

Lahan Sawit Bisa Dikembalikan Jadi Kawasan Hutan

Pemerintah juga mempertimbangkan langkah struktural jangka panjang. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyatakan kemungkinan mengembalikan lahan sawit menjadi kawasan hutan apabila terbukti menjadi penyebab banjir dan longsor.

“Sawit bisa jadi akan dikembalikan pada fungsi hutan,” kata Nusron kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki pengalaman mengambil keputusan besar terkait tata ruang, seperti saat banjir besar Jakarta pada 2024. Ketika itu, pemerintah membatalkan ribuan sertifikat tanah yang berada di sepadan sungai demi pemulihan ekologis.

“Setelah ditemukan masalahnya, banyak gedung di sepadan sungai, ternyata ada sertifikat tanah sejak tahun 1984 sampai tahun 2022,” jelas Nusron.

Evaluasi serupa kini tengah disiapkan untuk Sumbar, Sumut, dan Aceh. Nusron menegaskan, keputusan tata ruang tidak dapat diambil ATR/BPN sendiri dan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Pemulihan Pascabencana Berjalan, Warga Masih Mengungsi

Di lapangan, ribuan warga terdampak masih mengungsi di berbagai lokasi dan menunggu distribusi logistik lanjutan. Tim gabungan terus membuka akses jalan, membersihkan material banjir, dan menyisir kawasan hulu untuk memastikan tidak ada potensi banjir susulan.

Pemerintah memastikan proses pemulihan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penanganan darurat, investigasi kerusakan hutan, hingga evaluasi tata ruang sebagai upaya mengurangi risiko bencana di masa depan.