ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar: Pilkada Masih Lama

Senin, 22 Desember 2025 | 10:50 WIB
IO
IC
Penulis: Ilham Oktafian | Editor: CAH
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan konstitusi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan daerah.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan konstitusi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan daerah. (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

Jakarta, Beritasatu.com - PDIP merespons wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan Indonesia pernah mencoba sistem tersebut, termasuk saat Orde Baru maupun awal reformasi.

Namun, kata Ganjar, sistem tersebut diganti lagi menjadi pilkada langsung. "Pilkada masih lama kok dan Indonesia pernah memilih kepala daerah di DPRD lalu diganti pilkada langsung," katanya saat dihubungi Senin (22/12/2025).

"Semua perdebatan pernah dilakukan tinggal dibaca ulang dalam risalah UU," imbuh Ganjar.

ADVERTISEMENT

Di sisi lain, alih-alih melempar wacana tersebut, Ganjar berpandangan seharusnya semua partai politik memikirkan persoalan bencana alam, termasuk banjir Sumatera.

Kata dia, proses pemulihan pascabencana alam memakan waktu hingga tiga tahun. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kerja sama bagi semua pihak.

"Parpol sebaiknya konsentrasi urus bencana agar korban bencana bisa cepat dibantu. Ingat ada masalah rakyat penting yang perlu segera dibereskan. Bencana masih terus membayangi dalam beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Sebelumnya, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan serta partisipasi publik dalam proses demokrasi. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Miris! 7 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

Miris! 7 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

NASIONAL
KPK Sorot ASN Pakai Kendaraan Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK Sorot ASN Pakai Kendaraan Dinas Saat Mudik Lebaran

NASIONAL
Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda

Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda

MULTIMEDIA
7 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK meski Belum Setahun Menjabat

7 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK meski Belum Setahun Menjabat

NASIONAL
5 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi Sepanjang 2025

5 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi Sepanjang 2025

NASIONAL
Beritasatu Regional Forum Jadi Jembatan Pembelajaran Kepala Daerah

Beritasatu Regional Forum Jadi Jembatan Pembelajaran Kepala Daerah

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon