Denda Perusahaan Perusak Lingkungan di Balik Banjir Sumatera

Dukungan DPR

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyambut baik upaya Satgas PKH yang tengah menghitung kerugian negara dan lingkungan. Ia menegaskan pertanggungjawaban perusahaan tidak boleh hanya berhenti pada pidana.

“Sanksi administratif, denda lingkungan, pemulihan ekosistem, hingga pencabutan izin harus menjadi satu paket. Prinsipnya polluter pays, yang merusak wajib memulihkan,” katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (23/12/2025).

Dukungan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. Ia mendukung langkah Satgas PKH mengungkap kerugian materiel dan imateriel pascabanjir Sumatera, jika memang penyebab utama adalah tindakan atau aktivitas kerusakan hutan oleh koorporasi.

"Tentu negara punya mekanisme untuk menjerat para pelaku baik pidana maupun denda admistrasi dengan mengganti kerugian masyarakat," ucapnya kepada Beritasatu.com, Rabu (24/12/2025).