Isu Politik-Hukum Terkini: Prabowo Belum Reshuffle dalam Waktu Dekat

2. Pemerintah Nilai E-Voting Masih Perlu Kajian Matang
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam pemilihan umum belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, setiap perubahan sistem kepemiluan harus melalui kajian yang matang, menyeluruh, dan melibatkan banyak pihak agar selaras dengan karakter bangsa serta kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo seusai menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Komisi II DPR. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda kepemiluan strategis, termasuk rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Prasetyo mengatakan, isu e-voting bukanlah hal baru dalam diskursus reformasi sistem pemilu di Indonesia. Setiap kali pemerintah dan DPR membahas penyempurnaan tata kelola pemilu, topik pemanfaatan teknologi selalu menjadi salah satu pokok bahasan.

3. Mensesneg: Tak Ada Agenda Ubah Sistem Pilpres dan Pilkada
Pemerintah menegaskan tidak ada agenda perubahan sistem pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam program legislasi nasional (prolegnas). Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai pertemuan dengan pimpinan DPR yang membahas isu kepemiluan.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi rutin antara pemerintah dan DPR, khususnya terkait agenda legislasi di bidang kepemiluan. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta pimpinan Komisi II DPR.

“Yang pertama, hari ini kami berkoordinasi dengan pimpinan DPR, tetapi kita hanya berkenan dengan masalah kepemiluan,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2025).