Isu Politik-Hukum Terkini: 85 Pati Polri Dimutasi pada Januari 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik dan hukum terkini menjadi perhatian pembaca sepanjang 24 jam terakhir di Beritasatu.com. Mulai dari mutasi besar-besaran di tubuh Polri, wacana reshuffle kabinet, pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026, hingga langkah lanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Isu Politik dan Hukum Terkini

Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini sepanjang pemberitaan Sabtu (24/1/2026) hingga Minggu (25/1/2026):

1. 85 Pati dan Pamen Polri Dimutasi Januari 2026

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap 85 personel perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/99/I/KEP./2026 dan ST/143/I/KEP./2026.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan mutasi merupakan hal rutin untuk penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri,” kata Trunoyudo.

Rotasi mencakup jabatan strategis Mabes Polri hingga kewilayahan, termasuk pergantian kalemdiklat Polri, kadiv Humas Polri, dan tiga kapolda.

2. PAN Singgung Isu Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Daulay menyatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja para menteri.

“Siapa pun tidak bisa membatasi kewenangan presiden,” ujar Saleh.

PAN berharap jika reshuffle dilakukan, pengganti menteri dapat bekerja lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

3. Pidato Prabowo di WEF 2026 Tuai Apresiasi Akademisi

Pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 dinilai persuasif dan efektif dalam membangun citra Indonesia di mata dunia. Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Bandung Prof Betty Tresnawaty menilai Prabowo berhasil menggabungkan data konkret dengan narasi emosional.

“Positioning Indonesia sebagai negara stabil disampaikan secara meyakinkan,” ujarnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG) disebut sebagai bukti kebijakan sosial yang terukur dan berorientasi jangka panjang.

4. DPR Desak Audit Total Ekosistem Penerbangan

Tragedi jatuhnya pesawat ATR 42-500 PK-THT di Sulawesi Selatan memicu desakan audit menyeluruh sektor penerbangan nasional. Anggota Komisi V DPR Syafiuddin menilai lemahnya integrasi data cuaca menjadi faktor krusial.

“Informasi cuaca harus menjadi instrumen utama dalam keputusan terbang,” katanya.

DPR mendorong penguatan koordinasi antarlembaga demi keselamatan penerbangan.

5. KPK Geledah Koperasi di Pati

KPK menggeledah Koperasi Artha Bahana Syariah di Kabupaten Pati terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo. Penyidik membawa lima koper dan satu kardus berisi dokumen serta barang bukti elektronik.

Kuasa hukum koperasi Ahmad Nur Khodin memastikan operasional koperasi tetap berjalan normal.