Isu Politik-Hukum: Tak Ada Reshuffle hingga Kasus Pedagang Es Jadul

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan di Beritasatu.com sepanjang Rabu (28/1/2026) hingga Kamis (29/1/2026). Mulai dari kepastian tidak adanya reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga desakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) agar aparat TNI dan Polri diproses pidana dalam kasus pedagang es kue jadul di Kemayoran.

5 Isu Politik dan Hukum Terkini

Berikut adalah rangkuman lima isu politik dan hukum terkini yang menjadi sorotan:

1. Istana Pastikan Tidak Ada Reshuffle Kabinet Merah Putih

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan isu reshuffle Kabinet Merah Putih tidak benar. Ia menyampaikan agenda di Istana Negara pada Rabu (28/1/2026) hanya terkait pelantikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

“Tidak ada reshuffle. Kalau yang dimaksud reshuffle adalah proses beralihnya jabatan wakil menteri keuangan menjadi deputi gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui fit and proper test di DPR, itu benar ada keterkaitan,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum membahas perombakan kabinet.

2. Wacana Pilkada via DPRD Diminta Dikaji Menyeluruh

Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu kajian komprehensif dan tidak tergesa-gesa. Lemhannas saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait efektivitas sistem pilkada langsung yang telah berjalan lebih dari 25 tahun.

“Wacana ini harus dilihat secara komprehensif, mulai dari sistem pemilu, bagaimana memastikan pemilihannya efektif, hingga dampaknya terhadap ketahanan nasional,” ujar Ace.

3. Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden

Pemerintah memastikan kenaikan gaji hakim ad hoc tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menyebut seluruh proses administrasi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung telah rampung.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Semua sudah final,” ungkapnya.

Kebijakan ini merespons aspirasi Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) yang menyoroti stagnasi kesejahteraan selama lebih dari satu dekade.

4. Jurist Tan Ganti Kewarganegaraan, Proses Hukum Jalan Terus

Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap buronan kasus dugaan korupsi proyek Chromebook, Jurist Tan, tetap berlanjut meski yang bersangkutan berpindah kewarganegaraan.

“Yang jelas, perpindahan kewarganegaraan tidak menghapuskan tindak pidana,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.

Kejagung juga tengah mengkaji langkah ekstradisi dan telah mengajukan red notice ke Interpol.

5. YLBHI Desak Aparat TNI-Polri Diproses Pidana

YLBHI mendesak aparat TNI dan Polri yang mengamankan pedagang es kue jadul Sudrajat di Utan Panjang, Kemayoran, diproses pidana. YLBHI menilai tindakan aparat melampaui kewenangan dan disertai dugaan intimidasi serta kekerasan.

“Pemeriksaan makanan bukan kewenangan aparat TNI atau Polri di tingkat Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” tegas Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur.

YLBHI menilai permintaan maaf tidak cukup dan menuntut proses hukum hingga pengadilan demi menjunjung prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.