Bertemu Eks Menlu di Istana, Prabowo Sampaikan 2 Poin Penting Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua poin penting dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, wakil menteri luar negeri (wamenlu) hingga para mantan menlu dan wamenlu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia bersama sejumlah tokoh penting diplomasi.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir," ungkap Teddy dalam keterangan resmi di Instagram @sekretariat.kabinet.

Teddy menjelaskan, ada dua inti pembahasan dalam pertemuan tersebut, yakni:

Pertama, Prabowo menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang ia lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. 

"Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini," kata Teddy. 

Sejumlah capaian tersebut antara lain: Indonesia bergabung dengan BRICS bersama negara kekuatan ekonomi dunia, penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa, dan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.

Kedua, Prabowo membanggakan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut.

"Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan," kata Teddy.

Ada pun terkait Board of Peace, Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan.

"Mengenai biaya US$ 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib. Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," terangnya. 

Terakhir, ditegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.