Tekan Biaya Haji dan Umrah, Pemerintah Tanggung Kenaikan Harga Avtur

Jakarta, Beritasatu.com — Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemerintah akan menanggung kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) guna menjaga biaya haji dan umrah tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini diambil menghadapi dinamika global yang mendorong lonjakan harga avtur, sehingga berpotensi meningkatkan biaya perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi jemaah dari beban biaya tambahan.

"Kami dapat perintah dari presiden untuk memastikan beban jemaah haji dan umrah kita itu tidak semakin berat. Nah oleh sebab itulah kemarin misalnya ketika ada kenaikan avtur yang cukup tinggi karena ada dinamika global, presiden memutuskan agar beban kenaikan itu tidak diberikan atau tidak diserahkan kepada jemaah tapi sepenuhnya ditanggung dan ditangani oleh pemerintah," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Selain kebijakan terkait avtur, pemerintah juga memperkuat perlindungan jemaah dari sisi keamanan dan hukum dengan membentuk Satgas Haji dan Umrah terpadu bersama Polri.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, mengungkapkan sepanjang 2026 pihaknya telah menangani 42 kasus penipuan terkait haji dengan total kerugian mencapai Rp 92,64 miliar.

"Satgas ini juga nanti selain bersinergi di dalam, juga sesuai dengan arahan dari pak wakil  menteri kita juga akan penguatan juga komunikasi dan sinergi kejadian-kejadian yang ada di Arab Saudi. Nanti tentunya bekerja sama dengan kepolisian di Arab Saudi," ucap Dedi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji dan umrah tetap aman, nyaman, serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.