Kasus Pelecehan FH UI, Puan Desak Evaluasi Total Kampus

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh di lingkungan perguruan tinggi menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Puan menegaskan, dunia kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Harus dievaluasi, kemudian semuanya harus bicara, harus berani berbicara terkait dengan ini, dan tidak boleh, no kekerasan seksual di mana pun," katanya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis (16/4/2026).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap para pelaku. Menurutnya, penegakan sanksi maksimal diperlukan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Puan menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membangun lingkungan yang adil dan aman. Ia menyebut kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan bagi seluruh mahasiswa.

"Universitas harus bisa memberikan dan menjaga semuanya itu untuk bisa adil dan tidak boleh terulang lagi," ujar dia.

16 Mahasiswa UI Dinonaktifkan

Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual melalui grup percakapan.

Penonaktifan akademik tersebut berlaku mulai 15 April hingga 30 Mei 2026. Kebijakan ini disebut sebagai langkah administratif preventif guna menjaga kondusivitas lingkungan kampus.

UI juga menyatakan langkah tersebut bertujuan melindungi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memastikan proses penanganan kasus berjalan dengan baik dan adil.

Kasus pelecehan seksual di FH UI ini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar kampus-kampus di Indonesia memperkuat sistem pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik.