TPF Ungkap Dugaan Pelanggaran HAM 2025, Perempuan Rentan

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Independen Pencarian Fakta (TPF) mengungkap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus-September 2025.

Tim terdiri dari, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Laporan yang disampaikan pada Senin (20/4/2026) itu mencatat berbagai dampak serius, mulai dari korban jiwa, luka-luka, penahanan massal, kerugian materie,l hingga trauma sosial yang meluas di masyarakat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan pembentukan tim ini bertujuan memastikan pengungkapan fakta dilakukan secara objektif, independen, dan menyeluruh.

“Tim ini bekerja untuk memastikan pemantauan dilakukan secara objektif, independen, dan komprehensif, sekaligus mendorong keadilan serta pemulihan hak-hak korban,” ujar Anis dalam konferensi pers.

TPF mengungkap, gelombang aksi dipicu oleh berbagai kebijakan publik, seperti kenaikan tunjangan anggota DPR, kebijakan pajak bumi dan bangunan, hingga isu kesejahteraan buruh. Awalnya, demonstrasi berlangsung damai di berbagai wilayah.

Namun, situasi kemudian memanas dan berujung pada kerusuhan. Sejumlah tindakan, seperti pembubaran paksa, penangkapan massal, hingga perusakan fasilitas umum dan gedung pemerintahan turut terjadi.

Menurut Anis, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait respons aparat dalam menangani aksi massa. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar penanganan unjuk rasa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dalam laporannya, TPF juga menyoroti praktik penahanan massal yang berpotensi melanggar prinsip due process of law. Selain dampak fisik, korban juga mengalami tekanan psikologis dan sosial yang cukup berat. “Pemulihan korban harus menjadi prioritas, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Negara wajib memastikan hak-hak korban terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu, Komnas Perempuan menyoroti adanya kekerasan berbasis gender dalam peristiwa tersebut. Perempuan dinilai berada dalam posisi paling rentan, baik sebagai korban, saksi, maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.

“Perempuan menghadapi kerentanan berlapis dalam situasi konflik sosial. Pendekatan berbasis gender sangat penting agar perlindungan dapat diberikan secara maksimal,” tambah Anis.

TPF mendorong negara untuk memastikan akuntabilitas melalui investigasi yang transparan serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, langkah pencegahan juga dinilai krusial guna menghindari kejadian serupa pada masa mendatang.

“Jaminan ketidakberulangan menjadi kunci. Negara harus melakukan pembenahan sistem dan kebijakan agar peristiwa serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Laporan ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah dalam memperkuat perlindungan HAM sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.