KASBI Pilih Beraksi di DPR daripada Rayakan Hari Buruh di Monas

Jakarta, Beritasatu.com - Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menolak bergabung dalam perayaan Hari Buruh atau May Day di Monas yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Jumat (1/5/2026).

Sebagai gantinya, Konfederasi KASBI bersama Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang.

“Kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi Gebrak akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang,” ujar Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026).

Sunarno menegaskan aksi tersebut merupakan gerakan independen yang tidak terafiliasi dengan perayaan resmi pemerintah.

“Konfederasi KASBI dan Aliansi Gebrak tidak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas bareng Presiden karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan,” kata Sunarno.

Ia menilai perayaan di Monas sarat dengan narasi arus utama dan berpotensi menjadi bentuk kooptasi kekuasaan terhadap gerakan buruh.

Menurut Sunarno, kondisi buruh saat ini tertekan oleh sistem kerja fleksibel yang dinilai merugikan pekerja.

Ia menegaskan, jaminan kepastian kerja atau status hubungan kerja buruh justru masuk dalam skema labour market flexibility.

Sunarno menambahkan, sistem tersebut membuka celah pelonggaran pemenuhan hak normatif dan meningkatkan praktik kerja tidak pasti.

Konfederasi KASBI juga menyoroti regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada buruh dan pelanggaran hak-hak normatif buruh makin masif terjadi di berbagai sektor, jenis, dan perusahaan.

Ia menyebut sejumlah pelanggaran seperti upah di bawah standar, jam kerja panjang, minimnya jaminan sosial, serta lemahnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain isu ketenagakerjaan, Konfederasi KASBI turut mengkritik dugaan menguatnya peran militer dalam ranah sipil pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat yang berbeda pandangan sering kali menggunakan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis,” ujar Sunarno.

Dalam aksinya, Konfederasi KASBI membawa sejumlah tuntutan strategis, antara lain pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, reformasi sistem upah, hingga penghapusan outsourcing.

Mereka juga menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, perlindungan pekerja rentan, serta penguatan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

Sunarno menegaskan May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum perjuangan buruh.

“Karakter perjuangan gerakan buruh sejati di Hari Buruh (May Day) berarti menekankan kembali pada akar historis perlawanan terhadap eksploitasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, gerakan buruh sejati harus mandiri dan tidak dijinakkan oleh kepentingan modal atau kekuasaan politik.

Berikut daftar tuntutan yang dibawa Konfederasi KASBI dalam aksi May Day 2026:

1. Dorong UU Ketenagakerjaan Pro-Buruh

Pemerintah dan DPR diminta segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, dengan melibatkan serikat pekerja pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Reformasi Sistem Pengupahan Nasional

KASBI menuntut perbaikan sistem upah dengan menghapus disparitas dan menerapkan upah layak nasional yang adil serta bermartabat bagi seluruh pekerja.

3. Jamin Kepastian Kerja

Penghapusan sistem outsourcing, kerja kontrak berkepanjangan, kemitraan semu, dan pemagangan eksploitatif menjadi tuntutan utama demi kepastian status pekerja.

4. Perlindungan Buruh Rentan

Pemerintah didorong meratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190, sekaligus menjamin perlindungan bagi buruh perempuan serta penyandang disabilitas.

5. Tingkatkan Kesejahteraan Profesi Strategis

KASBI menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform digital, serta tenaga medis dan kesehatan.

6. Hentikan PHK Massal dan Union Busting

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta praktik pemberangusan serikat buruh diminta segera dihentikan.

7. Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Negara diminta menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang berkualitas bagi seluruh rakyat.

8. Tegakkan Demokrasi dan Supremasi Sipil

KASBI mendesak penghentian militerisme, kriminalisasi aktivis, serta pembebasan mereka yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi.

9. Jalankan Reforma Agraria Sejati

Pemerintah diminta menghentikan penggusuran dan memastikan distribusi lahan yang adil bagi rakyat kecil.

10. Seruan Solidaritas Global

KASBI juga menyuarakan penghentian perang dan solidaritas terhadap kedaulatan rakyat di berbagai negara, termasuk Palestina dan lainnya.

Tuntutan tersebut mencerminkan spektrum isu yang luas, mulai dari ketenagakerjaan hingga demokrasi dan keadilan sosial, yang menjadi fokus gerakan buruh tahun ini.