Puan Sampaikan Masukan Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah masukan mengenai rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Puan berharap dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN, poin-poin yang disampaikannya dapat dikaji mendalam.

"Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan nantinya tentu saja bisa menjadi masukan bagi kita semua terkait dengan rencana pemindahan ibukota negara ini," kata Puan dalam konferensi pers usai menerima surat presiden (surpres) mengenai RUU IKN yang diserahkan Mensesneg Pratikno di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Puan menyatakan peraturan turunan dari RUU IKN perlu segera dibuat, setelah nantinya disahkan. Pembahasan RUU IKN, kata Puan, harus melibatkan semua elemen bangsa dalam memberikan masukan.

"Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola, atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas," kata Puan.

"Juga struktur organisasinya seperti apa, tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut," tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan barang milik negara. Lalu, soal bagaimana proyeksi kebutuhan pemindahan IKN yang akan datang, termasuk pemindahan lembaga negara dan perwakilan negara asing.

"Sekarang gedung DPR ini besar sekali, kemudian sudah digunakan bertahun-tahun, apakah nanti fungsi dan tempat lokasi serta secara fungsional gedung DPR yang akan datang itu, bisa berfungsi lebih baik dan lebih bermanfaat? Tentu saja itu harus dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam oleh pemerintah," ucap Puan.

Terakhir, Puan menekankan pentingnya untuk memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup di kawasan IKN.