97 Ribu Warga Kaltim Nonaktif PBI, Siapa yang Masih Bisa Berobat?Sumber: Mediakaltim.com

GELOMBANG penonaktifan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kalimantan Timur (Kaltim) per Februari 2026 menandai titik kritis dalam upaya pemerintah menata ulang sistem jaminan sosial. Hampir 97 ribu warga tiba-tiba kehilangan status kepesertaan, bukan karena tunggakan atau kelalaian administrasi, melainkan akibat pemutakhiran data kesejahteraan nasional yang memetakan kembali siapa yang layak menerima bantuan.

Dampak nyata dari kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan potensi gangguan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jaminan gratis dari pemerintah pusat.

Fenomena ini menyoroti dilema klasik dalam program sosial, yakni keseimbangan antara ketepatan sasaran bantuan dan akses publik yang merata. Dengan sistem baru Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi penduduk ke dalam 10 desil kesejahteraan, peserta di desil 6–10 dinyatakan mampu dan dikeluarkan dari PBI JK. Secara teknis, langkah ini masuk akal untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, tetapi konsekuensinya adalah ribuan warga yang sebelumnya aman kini harus menavigasi jalur administrasi baru agar tetap mendapat layanan kesehatan.