PPP Hormati Keputusan MK soal Pemilu Serentak

Jumat, 24 Januari 2014 | 01:46 WIB

Penulis: BeritaSatu | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin (kanan) dan Sekjen Romahurmuziy menghadiri pembekalan caleg PPP di Jakarta, Rabu (3/7). (Antara/Widodo S Jusuf)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak pada 2019.

"PPP menghormati keputusan MK, namun kita mempertanyakan konstitusionalitas pemilu 2014," kata Romahurmuziy di Gedung MPR/DPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Romahurmuziy, putusan MK bersifat final dan mengikat bahwa tidak ada interpretasi lain terhadap pasal 22-E UUD 1945 bahwa yang dimaksud pemilu adalah secara serentak.

Dengan putusan MK tersebut, pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak, lalu bagaimana dengan legitimasi pemilu 2014, katanya.

"MK perlu melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan bawaslu, agar tidak terjadi kegaduhan konstitusional pada legitimasi pemilu 2014," katanya.

Sementara itu, MK membuat putusan penting terkait pelaksanaan pemilu, yakni mengabulkan permohonan uji materi dari Effendi Gazali yang menggugat UU Pemilu Presiden yang menyebutkan pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif.

MK memutuskan, penyelenggaraan pemilu serentak, baik pemilu legislataif maupun pemilu presiden, mulai 2019.

"Amar putusan berlaku pada 2019 dan seterusnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva yang membacakan putusan tersebut pada sidang terbuka di Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Pasal 3 ayat 5 UU Pemilu Presiden yang digugat Effendi Gazali menyebutkan, pemilu presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif.