JPPR: Sistem Proporsional Tertutup Belum Tentu Jawab Persoalan

Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz, menilai, upaya kembali ke sistem proporsional daftar tertutup untuk pemilu 2019 belum tentu menjawab persoalan kepemiluan bangsa Indonesia. Salah satu persoalan utama dalam kepemiluan adalah biaya yang mahal dan cenderung transaksional.

"Mahal dan transaksional adalah akibat sistem terbuka, dan jalan keluarnya adalah kembali ke sistem tertutup. Apa memang begitu? Menurut saya, tidak sesederhana itu dengan melihat persoalan hanya pada sistem terbuka dan tertutup. Mengembalikan sistem menjadi tertutup belum tentu menjawab persoalan kepemiluan kita," ujar Masykuruddin di Jakarta, Rabu (20/7).

Kelebihan sistem terbuka, kata dia, membuka ruang partisipasi yang cukup baik. Menurutnya, sistem terbuka menjadi karena partai politik (Parpol) sebagian besar masih sangat elitis dan tertutup.

"Elitisme dan ketertutupan ini setidaknya dapat dipaksa dengan sistem terbuka untuk membuka ruang bagi kelompok minoritas misalnya kelompok perempuan. Jika, tidak diatur secara paksa terbuka. Jelas model pencalonan akan akan merugikan kelompok minoritas," jelas dia.

Lebih lanjut, Masykurudin mengatakan, biaya mahal dan transaksional sesungguhnya dapat terjadi baik di sistem terbuka ataupun sistem tertutup. Misalnya, kata dia, biaya mahal dalam sistem terbuka jika ditujukan kepada semakin banyak pemilih untuk memilih calon. Sementara, pada sistem tertutup dilakukan dalam biaya pencalonan dan perebutan nomor urut. Transaksional tetap ada dengan jumlah yang besar pula.

"Jadi persoalan sebagian besar di pemilu kita sesungguhnya bukan soal sistem tetapi penegakan hukum. Hanya saja, sistem terbuka lebih partisipatif dan membela kelompok minoritas daripada sistem tertutup," pungkasnya.