Pemilu Serentak 2019 Bakal Membuat Parpol Jadi Sehat

Jakarta – Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pada tahun 2019 akan digelar pemilu presiden bersamaan dengan pemilu legislatif. Pemerintah sedang menyiapkan draf kodifikasi undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sebagai kerangka hukum pelaksanaan pemilu serentak tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai pemilu serentak 2019 bakal membuat partai politik sehat. Pasalnya, pemilu serentak mendorong partai politik untuk mengusung calon yang mempunyai elektabilitas dan kredibilitas yang tinggi.

"Nanti, setiap Parpol bisa mengusung capresnya masing-masing dan capres ini tidak harus ketua umum, tetapi tokoh yang memiliki elektablitas yang tinggi yang bisa diundang Parpol dari orang luar Parpol," ujar Jimly saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan M Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Jimly menganjurkan agar ketua umum dan pengurus Parpol harus orang profesional untuk mengurus dan mengelola Parpol. Menurut dia, Parpol seharusnya membuat konvensi sehingga bisa menjaring tokoh-tokoh orang luar Parpol yang mempunyai elektabilitas.

"Partai kita dorong mempunyai konvensi secara internal untuk menarik tokoh dari luar. Itu yang akan membuat partai lebih sehat sesudah pemilu 2019 nanti," ungkap dia.

Tokoh-tokoh yang mempunyai elektablitas tinggi, kata Jimly, bisa membantu keterpilihan calon legislatif sehingga tokoh dari luar bisa menjadi vote getter. Tokoh-tokoh ini juga bisa membuat Parpol menjadi populer.

"Maka, kalau partainya nanti banyak, terbuka peluang capresnya banyak, terbuka peluang juga capresnya tidak tergantung pada ketua umum sehingga partainya semakin sehat," terang dia.

Jabatan ketua umum, lanjut Jimly, tidak lagi menjadi rebutan. Pasalnya, ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden dan menentukan tokoh yang menjadi calon presiden, tetapi ditentukan oleh mekanisme Parpol yang demokratis.

"Maka ke depan tidak perlu rebutan lagi menjadi ketua umum partai. Itu sumber konflik, sumber perpecahan. Nanti, yang menjadi pengurus partai adalah orang-orang yang profesional saja. Yang diusung jadi capres atau cawapres itu adalah orang-orang dari luar, yang punya elektabilitas," pungka dia.