DPR Diminta Segera Selesaikan Pembahasan RUU Pemilu

Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, waktu tahapan pemilu serentak 2019 tidak lama lagi berlangsung.

"RUU pemilu kan targetnya selesai 28 April 2017. Jika telat bisa mengganggu kualitas pelaksanaan pemilu 2019 mendatang, bisa saja tidak ada kepastian hukum dalam Pemilu nanti, karena penyelenggara bingung mempergunakan dasar apa dalam pengambilan keputusan," ujar Titi di Jakarta, Jumat (31/3).

Titi meminta kepada DPR beserta Pemerintah agar dapat menciptakan satu aturan pesta demokrasi yang sejuk, jujur dan adil, tidak memiliki unsur kepentingan didalamnya. Pasalnya, rakyat sudah lelah dengan pemilu yang selalu ganti sistem. Maka harus ada itikad baik. Kita nantikan

"Perdebatan mereka nampaknya hanya soal-soal yang elitis. Mereka sangat jarang sekali ya melibatkan suara publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepemiluan," tandas dia.

Lebih lanjut, Titi menyebutkan tiga hal yang perlu diperhatikan oleh DPR dalam menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Pertama, harus segera memutus pengaturan-pengaturan hal substantif sebagai konsekuensi dari pemilu serentak, seperti penghitungan suara, rekapitulasi suara dan waktu kampanye.

"Kedua, pengaturan relevansi presidential treshold, apakah semua partai yang lolos menjadi peserta pemilu bisa mengajukan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu serentak 2019," ungkap dia.

Ketiga, lanjut Titi, pengaturan penegakan hukum agar berbagai kecurangan dan pelanggaran bisa diminimalisir atau dicegah. Pasalnya, setiap pemilu selalu menyisahkan berbagai problem.

"Jadi, kita minta DPR fokus pada hal-hal penting dalam menyelesaikan RUU Pemilu," pungkas dia.