KPU dan Bawaslu Diminta Perlu Lakukan Banyak Simulasi Jelang Pemilu Serentak 2019

Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat meminta KPU dan Bawaslu melakukan simulasi secara terus menerus menjelang pemilu serentak 2019. Menurut Hidayat, ini dilakukan untuk mencegah berbagai masalah yang ditimbulkan karena tidak biasa dengan sistem pemilu serentak.

"Pemilu 2019 adalah pertama kali pemilu perkawinan antara legislatif dan presiden. Potensi masalahnya adalah problem teknis elektoral. Karena itu, perbanyaklah simulasi terhadap pemilu hasil perkawinan ini agar didapat konsekuensi hal-hal tidak terduga," ujar Hidayat saat konferensi pers di Kantor DKPP, Jalan M. Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (7/6).

Hidayat mengatakan uji coba harus sering dilakukan karena pemilu nasional mendatang adalah momen pertama dilakukannya pemilihan serentak. Secara teoritis, kata dia ketika pemilu dikawinkan maka akan meningkat partisipasi publik.

"Namun, di lapangan pasti menimbulkan banyak komplikasi masalah karena akan ada lima kontak nanti DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Presiden," ungkap dia.

Dia moncontohkan soal perhitungan suara yang di dalam UU disebut harus selesai pada hari pemungutan suara. Jika setiap kotak memerlukan waktu perhitungan 4 sampai 5 jam, maka dengan 5 kotak, akan memakan waktu 25 jam.

"Jadi, apakah perhitungan bisa dalam satu hari saja. Bisa saja nanti sampai 2 atau 3 hari. Karena itu, simulasi terus-menerus oleh KPU dan Bawaslu itu penting," imbuh dia.