Djarot: Pindahkan Ibu Kota Negara Bukan Perkara Mudah

Jakarta - Memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Kota Jakarta, menurut Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat bukan suatu hal yang mudah dan sederhana. Butuh kajian yang cukup panjang dan mendetail.

"Kalau menurut saya ya tidak sesederhana itu memindahkan ibu kota negara ke kota lain," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurut Djarot, memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan saja, melainkan juga harus memikirkan infrastruktur yang mendukung jalannya roda pemerintahan. Selain itu harus pula memikirkan masalah teknis dan sistem komunikasi yang menyangkut masalah jaringan komunikasi.

"Karena memindahkan ibu kota itu kan bukan hanya memindahkan gedung. Tetapi juga infrastruktur. Bukan hanya hardware tetapi juga software, brainware, kemudian berbagai macam kelengkapan-kelengkapan teknis," ujarnya.

Misalnya, lanjut mantan Wali Kota Blitar ini, kalau memindahkan ibu kota, maka otomatis kantor kementerian juga akan pindah. Begitu juga dengan keberadaan kantor-kantor kedutaan besar yang harus dekat dengan pusat pemerintahan.

"Contoh, memindahkan ibu kota berarti kementerian juga pindah, betul ndak? Iya dong. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga harus dipikirkan. Jadi menurut saya, ini butuh kajian mendalam dan tidak sesederhana atau sesimpel apa yang kita bayangkan sekarang," jelasnya.

Mengapa perlu kajian mendalam, Djarot mengungkapkan karena pemindahan ibu kota bukan hanya menyangkut masalah anggaran saja. Tetapi juga harus dicari penyelesaian dari persoalan-persoalan yang akan timbul.

"Juga bukan menyangkut masalah anggaran. Kalau anggaran bisa dihitung, bisa dicari. Contoh, Kuala Lumpur dipindah ya ibu kotanya. Tapi enggak jauh dari Kuala Lumpur dan membuat kajiannya lengkap," ungkapnya.

Kendati demikian, bila wacana tersebut jadi dilaksanakan, Pemprov DKI tetap akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Asal ada kajian secara mendetail dan mendalam mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta.

"Membuat kajiannya lengkap. Jadi kalau kami di Jakarta, ya terserah pemerintah pusat bagaimana kajiannya. Bappenas ya yang bikin kajiannya," ungkapnya.

Dipaparkannya, wacana pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak zaman Presiden RI Soekarno. Dalam buku yang ia baca tentang pemikiran Bung Karno, sudah ada rencana sekitar tahun 1950 mau memintahkan Ibu Kota ke Kota Palangkaraya.

"Saya sudah melihat desainnya juga disana. Itu dulu, tahun 50-an ya. Kalau sekarang dipindahkan ke sana, kan bukan masalah yang sederhana," jelasnya.

Wacana itu kembali muncul saat era pemerintahan Presiden Soeharto. Ada rencana Ibu Kota akan dipindakan ke daerah Jonggol. Tetapi itu tidak bisa dilaksanakan juga. Lalu ada rencana dipindahkan ke Bogor, juga tak jadi dilakukan karena sulit dilaksanakan.