Lenis Kogoya Usul 600 Pasukan Tambahan TNI Ditarik Kembali

Rabu, 13 Maret 2019 | 21:18 WIB
CP
WM
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: WM
Anggota TNI korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Pratu Laode Madjid dievakuasi ke RSUD Mimika, Papua, 1 Februari 2019.
Anggota TNI korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Pratu Laode Madjid dievakuasi ke RSUD Mimika, Papua, 1 Februari 2019. (Antara/Jeremias Rahadat)

Jakarta, Beritasatu.com – Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengusulkan agar 600 pasukan TNI tambahan di Papua untuk ditarik kembali. Lenis mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku Provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden," kata Lenis.

Hal itu disampaikan Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3). "Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan saya Pak Presiden. Saya sudah lapor minta tarik kembali (600 pasukan) supaya jangan sampai ada korban lagi," ujar Lenis.

Menurut Lenis, Presiden Jokowi belum mengeluarkan keputusan terkait usulan tersebut. "Masalah setuju atau tidak belum. Baru saja saya laporkan tadi. Boleh pengamanannya di ibu kota Nduga saja. Di daerah pedalaman jangan. Tapi yang semuanya 600 tarik ke kota atau pulang saja," ucap Lenis.

Lenis menyatakan, Presiden Jokowi memang sempat meminta aparat keamanan untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Namun, Lenis mengingatkan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sudah kian dekat.

"Itu nanti boleh kita mengejar. Tapi pas Pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," ungkap Lenis.

Lenis juga sudah menerima informasi bahwa pasukan tambahan itu untuk mengawal pembangunan jalan Trans Papua. Lenis menilai hal itu bukan suatu permasalahan. Hanya saja, lanjut Lenis, masyarakat setempat merasa ketakutan.

"Kalau laporannya untuk 600 orang ini khusus untuk kawal jalan itu. Kalau khusus untuk jalan enggak masalah. Tapi untuk keributan di lokasi tertentu, masyarakat rasa ketakutan, pemerintah di sana rasa ketakutan, itu yang kita khawatirkan," kata Lenis.

Lenis menyebut, "Karena di media sudah disebar bahwa pasukan sudah turun ke sana. Orang ketakutan semua. Sekarang kita juga harus melayani pengungsi. Anak-anak di sana mau sekolah sekarang bagaimana. Ini yang harus kita pikirkan."

Lenis juga berharap agar menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), menteri kesehatan (menkes), termasuk menteri sosial (mensos) berkunjung ke Papua. Salah satu tujuannya yaitu membantu pemulihan masyarakat dan anak-anak.

"Mendikbud harus turun, menkes harus turun, mensos harus turun. Membina masyarakat yang trauma-trauma ini. Mereka ini ada yang lari pengungsinya di Wamena, Lanny Jaya. Kita sebagai anak bangsa perlu menjaga perdamaian," ucap Lenis.

Pada bagian lain, Lenis mengatakan, aparat keamanan yang sudah lama bertugas di Papua sebaiknya tidak dipindahkan. Lenis mengungkap, sudah cukup banyak aparat TNI maupun Polri yang mengetahui budaya, medan, dan pendekatan ke masyarakat Papua.

"Saya pesan ke depan, mungkin yang selama ini sudah lama bertugas di Papua, di pedalaman, diprioritaskan, disekolahkan kembali. Jadi Kapolres, jadi dandim. Tugas di Papua itu berat. Yang diangkat harus yang punya pengalaman di Papua. Kalau baru ya kacau lagi," kata Lenis.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon