Proyek Kereta Gantung Rinjani, Investor Tunggu Validasi Amdal

Lombok, Beritasatu.com — Rencana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani dari Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, masih belum bisa dilanjutkan lantaran investor menunggu validasi analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pihak berwenang.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah, Lalu Sungkul, menjelaskan bahwa investor tetap berkomitmen untuk membangun proyek tersebut, namun proses kajian perizinan Amdal saat ini menjadi kendala utama.

“Investor masih menunggu validasi Amdal. Mereka tidak pernah pergi, kantornya masih aktif di Gunung Sari, Lombok Barat,” ujarnya, Selasa (22/7/2025), dilansir dari Antara.

Menurutnya, sejak rencana kereta gantung ini diumumkan pada 2013, dan groundbreaking dilakukan dua tahun lalu, investor telah menunjukkan keseriusannya, bahkan menyetor jaminan pemanfaatan kawasan hutan senilai Rp 5 miliar.

Jika proses Amdal selesai divalidasi, dispar optimistis proyek akan kembali berjalan. Meski terdapat beberapa perubahan teknis, detailnya belum dijelaskan lebih lanjut kepada publik.

“Kereta gantung ini tidak merusak alam, hanya butuh satu tiang pancang setinggi 35 meter,” imbuh Lalu Sungkul.

“Kami juga berharap ini bisa jadi solusi ekonomi alternatif bagi warga sekitar yang selama ini terlibat dalam aktivitas ilegal seperti illegal logging,” tambah dia.

Ia mencontohkan negara seperti Swiss, di mana kereta gantung menjadi sarana populer bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pegunungan.

Pembangunan kereta gantung Rinjani ini diproyeksikan menjadi proyek besar dengan nilai investasi mencapai Rp 15 triliun, termasuk pengembangan akomodasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

Sementara itu, dari sisi perencanaan, Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata sebelumnya menyebutkan bahwa belum ada kejelasan resmi mengenai kelanjutan proyek tersebut. Ia bahkan sempat menyatakan bahwa pembangunan kereta gantung dianggap batal sementara, karena tidak ada progres nyata di lapangan.

“Sudah kami laporkan ke Pemprov NTB, dan kami sedang mencari alternatif investor baru jika diperlukan,” katanya.