Gubernur Kalteng Dukung Gerakan Pangan Murah Polri, Stok Beras Aman

Palangka Raya, Beritasatu.com – Gerakan Pangan Murah yang digagas Kepolisian Republik Indonesia mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Agustiar Sabran memberikan apresiasi tinggi terhadap program yang resmi diluncurkan Presiden RI secara serentak di seluruh Indonesia.

Peluncuran di Kalimantan Tengah dipusatkan di Pos Lantas Bundaran Besar Palangka Raya pada Kamis (14/8/2025). Gubernur Agustiar menyebut langkah Polri ini sebagai terobosan penting dalam menjaga stabilitas pangan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah, yang turut serta mengawal penyaluran beras SPHP," kata Gubernur Agustiar Sabran.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan hasil kerja sama strategis antara Perum Bulog dan Polri. Kolaborasi ini bertujuan memastikan distribusi beras berjalan tepat sasaran, transparan, dan optimal di seluruh wilayah.

Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengungkapkan, stok beras SPHP di gudang Bulog Kalteng saat ini sekitar 23.800 ton.

"Target distribusi yang ditetapkan tahun ini mencapai 13.000 ton. Hingga Juli 2025, telah berhasil didistribusikan sebanyak 57 ton kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Dalam pelaksanaannya, Polri tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga pengawas. Aparat kepolisian akan melakukan monitoring ketat terhadap peredaran beras di pasar untuk mencegah praktik spekulasi harga dan penimbunan oleh tengkulak.

"Gerakan ini juga kami laksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ini bentuk komitmen kami untuk hadir dan membantu masyarakat," kata Kapolda Kalteng.

Irjen Iwan menegaskan, Polri siap mendampingi program ini hingga akhir tahun. "Kami siap turun ke lapangan. Prinsipnya, untuk masyarakat Kalteng, kami Polri siap bergerak," tegasnya.

Gerakan Pangan Murah Polri dinilai sebagai wujud nyata sinergitas antarlembaga dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di tengah fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu, langkah intervensi pemerintah melalui program ini diharapkan mampu menstabilkan harga komoditas pangan strategis.

Program ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap lonjakan harga beras yang berpotensi memberatkan daya beli rumah tangga, terutama kalangan menengah ke bawah.