Akses Rusak Parah, Pemkab Aceh Tenggara Percepat Pemulihan Pascabanjir

Kutacane, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara terus mempercepat proses pemulihan pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut dua pekan lalu. Bencana ini memporak-porandakan berbagai fasilitas umum, termasuk jalan penghubung dan jembatan utama yang vital bagi mobilitas warga.

Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli mengungkapkan, terdapat empat jembatan rangka baja mengalami kerusakan parah, ditambah sembilan jembatan gantung yang selama ini menjadi jalur penghubung menuju perkebunan warga turut terdampak.

“Selain jalan, terdapat ruas jalan penghubung antardesa, kecamatan, bahkan jalan nasional antarkabupaten ikut amblas tergerus derasnya arus sungai,” ungkap Sadli.

Ia menjelaskan, seluruh data yang dihimpun merupakan hasil pantauan dan perhitungan tim teknis di lapangan. Hingga kini, proses pendataan masih berjalan untuk memastikan skala kerusakan dan taksiran kerugian secara menyeluruh.

“Perhitungan sementara total kerugian untuk perbaikan dan pemulihan infrastruktur negara harus menyiapkan anggaran berkisar Rp 500 miliar,” disampaikannya.

Lebih lanjut, Sadli menegaskan, kerusakan infrastruktur di Aceh Tenggara tergolong sangat masif. Kondisi ini membuat pemkab tidak mampu melakukan pemulihan secara mandiri karena keterbatasan anggaran daerah.

Pemkab Aceh Tenggara berharap adanya dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh maupun pemerintah pusat agar fasilitas umum yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali digunakan masyarakat.

Hingga kini, sejumlah akses jalan masih tertutup dan belum dapat dilalui kendaraan. Tim teknis terus bekerja untuk membuka jalur darurat guna mendukung mobilitas warga dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan.

Upaya pemulihan juga mencakup perbaikan tanggul yang jebol, pembersihan material banjir, seperti kayu dan lumpur, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah bencana susulan. Pemkab Aceh Tenggara menegaskan percepatan pemulihan menjadi prioritas agar aktivitas warga dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.