Prabowo Subianto Disebut Akan Maafkan Edy Mulyadi

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut akan memaafkan mantan calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Edy Mulyadi dan ekonom Faisal Basri. Hal ini terkait dugaan Edy dan Faisal telah menghina Prabowo dalam isu pemindahan ibu kota negara (IKN) baru. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Edy dan Faisal bentuk fitnah, tetapi Prabowo tidak akan marah.

"Terkait pernyataan Edy Mulyadi dan Faisal Basri, sepertinya Pak Prabowo enggak akan marah dan biasanya beliau memaafkan orang yang memfitnah beliau. Itulah standar moral dan akhlak beliau yang enggak pernah baper (bawa perasaan) difitnah. Waktu yang akan membuktikan bahwa apa pun yang beliau lakukan adalah semata-mata demi merah putih," kata Habiburokhman, Senin (24/1/2022).

Habiburokhman menuturkan sejak muda Prabowo sudah banyak difitnah dengan berbagai tuduhan. Namun, katanya, tidak satu pun tuduhun tersebut terbukti.

Baca Juga: Profil Edy Mulyadi, Caleg PKS Gagal yang Diduga Hina Warga Kalimantan

"Kita sudah saksikan sejak muda beliau difitnah macam-macam tetapi tidak ada satu pun yang terbukti, justru rakyat melihat beliau sebagai salah satu tokoh yang konsisten berjuang untuk rakyat. Ini bisa dilihat dari sebagian besar hasil survei bahwa beliau selalu di urutan teratas survei capres (calon presiden)," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga membantah bahwa Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo mengambil keuntungan pribadi dari pembangunan IKN. "Soal IKN yang jelas tidak benar bahwa Pak Prabowo atau adiknya Pak Hashim mengambil keuntungan pribadi, itu tuduhan yang ugal-ugalan," tegasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri menilai pemindahan IKN merupakan proyek pemerintah untuk membagi jatah kepada pihak-pihak tertentu. Menurut Faisal, Prabowo dan Hashim mendapat keuntungan dari proyek tersebut.

Sementara itu, Edy Mulyadi menyebut Prabowo sebagai "macan yang menjadi meong" saat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar dalam proses pembangunan IKN. Menurut Edy, pembangunan IKN merupakan ancaman kedaulatan.