Polda Papua Kirim Personel Brimob ke Mamberamo Tengah

Jayapura, Beritasatu.com - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menegaskan Polda Papua akan mengirim tim khusus untuk menyelidiki aksi demo yang berujung pemalangan sejumlah fasilitas umum di Kobakma, Sabtu (9/7/2022). Menurut Mathius, seluruh perkantoran, pasar dan fasilitas umum serta beberapa ruas jalan ditutup secara paksa dalam demo di ibu kota Mamberamo Tengah tersebut.

Mathius mengatakan ada satu kompi Brimob yang hari ini tiba di Kobakma untuk membantu personel Polres Mamberamo Tengah menangani situasi. Jumlah tersebut masih akan bertambah. Polda Papua masih akan mengirim dua kompi Brimob ke lokasi tersebut pada Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Polda Papua Kerahkan 300 Brimob Kejar Pembunuh Bripda Diego

"Nanti setelah penguatan pasukan sampai di sana akan ada beberapa PJU yang saya kirim untuk mengevaluasi situasi di Kobakma, nanti hasil evaluasi itu akan dilaporkan kepada saya untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, baik penegakan hukum terhadap yang melakukan pemalangan maupun apabila nanti ada penegakan hukum," kata kapolda Papua di Jayapura, Senin (11/7/2022).

Mathius juga menegaskan proses hukum kepada siapa saja yang terlibat dalam aksi pemalangan tersebut akan dilakukan.

"Aksi pemalangan yang mengakibatkan situasi keamanan terganggu itu tidak dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum. Ada yang mengatasnamakan masyarakat, ada yang mengatasnamakan pribadi, yaitu ketua DPRD (Mamberamo Tengah) melakukan pemalangan, itu kan nanti ada unsur melawan hukumnya, saya sudah minta itu untuk digelar oleh pak Direskrimum untuk dilihat di mana perbuatan melawan hukumnya," tuturnya.

Baca Juga: Jaringan Jual Beli Amunisi, 1 Pelaku Diamankan Polda Papua

Sebelumnya, pada Sabtu (9/7/2022), ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Ricky Ham Pagawak (RHP) menggelar aksi demo disejumkah titik di kota Kobagma. Mereka menuntut kejelasan atas status tersangka yang di keluarkan oleh KPK terhadap Ricky Ham Pagawak sebagai bupati Mamberamo Tengah.

Selain memalang sejumlah fasilitas umum, massa juga melarang para pedagang non-Papua untuk berjualan. Akibatnya, ratusan warga pendatang yang kebanyakan berprofesi sebagai ASN dan pedagang memilih mengungsi dari Kobagma.