Politikus PKS: Saatnya TNI-Polri Memburu KKB Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyayangkan tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Menurut Sukamta, TNI-Polri mengubah pendekatan dalam memberantas KKB.

"TNI-Polri juga perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

"Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," imbuhnya.

Selain itu, menurut Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini, tutur dia, setidaknya ada sembilan kelompok teroris KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sementara, anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.

Baca Juga: DPR Minta Tindak Tegas KKB Papua Termasuk Donaturnya

"Langkah-langkah pemetaan dan penangangan ideologi Papua merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua merdeka," ungkapnya.

Menurut Sukamta, pemerintah harus membentuk opini publik berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua. Pemerintah harus terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.

"Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum," imbuh dia.

Sukamta mengatakan apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor hukum, maka harus diproses secara tegas. Hal ini untuk memastikan agar masyarakat Papua dan Indonesia serta dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia.