Bupati Lebak Ancam Copot OPD yang Lambat Respons Aduan Masyarakat

Lebak, Beritasatu.com - Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asydiki Jayabaya, mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan responsivitas dalam pelayanan publik dan komunikasi dengan DPRD.

Peringatan ini muncul di tengah menguatnya kritik terhadap kinerja sejumlah OPD yang dinilai lambat merespons keluhan masyarakat serta aspirasi legislatif. Hasbi menegaskan, dirinya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bagi aparatur yang mengabaikan tugas.

Ultimatum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di Gedung DPRD Lebak, Rabu (22/4/2026), setelah anggota dewan menyampaikan berbagai keluhan terkait minimnya tindak lanjut OPD.

“Saya sudah berkali-kali mengingatkan agar OPD lebih responsif, turun langsung ke masyarakat, dan cepat merespons dewan. Jika perintah tidak dijalankan, ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan,” tegas Hasbi.

Sebagai pejabat pembina kepegawaian, Hasbi menekankan disiplin aparatur sipil negara (ASN) menjadi dasar utama dalam evaluasi kinerja. Ia menegaskan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran serius.

“Kalau perintah tidak dijalankan dan menghambat pemerintahan, saya bisa mempertimbangkan pemberhentian tidak dengan hormat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasbi menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengeksekusi kebijakan secara cepat dan tepat.

“Kalau eksekutif dan legislatif tidak berkolaborasi, akan sulit membangun daerah ini,” katanya.

Ia berharap ultimatum ini menjadi momentum perbaikan kinerja OPD, khususnya dalam hal pelayanan publik, komunikasi, serta respons terhadap persoalan masyarakat.

Hasbi juga menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi pejabat yang sulit dihubungi atau lambat dalam menindaklanjuti masalah publik. Hal itu dinilai penting, demi memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.