ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tindak Lanjuti Rekomendasi Bawaslu, KPU Tegaskan Sirekap Sedang Dalam Perbaikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:22 WIB
MA
DM
Penulis: Muhammad Awaludin | Editor: DM
Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos di Kota Mataram, Sabtu, 24 Februari 2024.
Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos di Kota Mataram, Sabtu, 24 Februari 2024. (Beritasatu.com/M Awaludin)

Mataram, Beritasatu.com - Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengungkapkan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) sedang dalam perbaikan.

Perbaikan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dan parpol terkait penayangan penghitungan suara secara langsung (real count) dari hasil Sirekap.

Betty Epsilon Idroos mengatakan, yang ditampilkan dalam real count adalah hasil C1 plano, sambil menunggu perbaikan terkait numerik.

ADVERTISEMENT

"Kami sudah menindaklanjuti terkait dengan saran perbaikan oleh Bawaslu. Saat ini yang kami tayangkan adalah image C1 plano, sembari dengan itu terjadi perbaikan terkait dengan numerik yang ada dari plano dikonversi menjadi data numerik berbentuk publikasi datanya," ungkapnya di Kota Mataram, Sabtu (24/2/2024).

Betty memaparkan, aplikasi Sirekap memiliki dua penayangan yaitu, C1 plano dan penayangan numerik berupa info table yang dikonversi ke dalam bentuk data.

"Tayangan Sirekap berbentuk form C1. Sirekap ada dua, yaitu ada penayangan C1 plano dan ada penayangan numeriknya berupa data info publik, ada yang table dan data numerik di konversi," ujarnya.

Selain itu, Betty meminta masyarakat agar lebih sabar menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Apalagi, saat ini di berbagai daerah sedang melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Bapak ibu sekalian kita menunggu hasil resmi KPU, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hasil resmi adalah yang berdasarkan perhitungan rekapitulasi berjenjang dari tingkat PPK kabupaten/kota, KPUD provinsi dan kemudian KPU, selambat-lambatnya 35 hari dari pemungutan suara," pungkasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Ironi Pilkada 2024, 9 Kepala Daerah Terjerat Korupsi hingga Maret 2026

Ironi Pilkada 2024, 9 Kepala Daerah Terjerat Korupsi hingga Maret 2026

NASIONAL
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

NASIONAL
Bukan Foya-foya! KPU Jelaskan Alasan Gunakan Jet di Pemilu 2024

Bukan Foya-foya! KPU Jelaskan Alasan Gunakan Jet di Pemilu 2024

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon