Sensus Pertanian Akan Jadi Acuan Perumusan Kebijakan

Surabaya, Beritasatu.com - Sensus Pertanian 2023 akan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menegaskan, sensus ini sangat penting sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan ke depannya. Terlebih, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional.

"Selama tiga tahun terakhir, Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sehingga yang bergantung dengan sektor pertanian di Jawa Timur bukan hanya masyarakat Jatim saja, melainkan juga masyarakat di provinsi-provinsi lain," ujar Khofifah, Minggu (21/5/2023).

Dengan adanya Sensus Pertanian 2023, lanjut Khofifah, diharapkan akan menghasilkan data-data yang akurat mengenai kondisi terkini pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data-data tersebut sangat penting sebagai acuan dalam membuat berbagai kebijakan.

"Selama ini, saya selalu menekankan pentingnya data-data yang update dan akurat sebelum merumuskan sebuah kebijakan. Sebab, sebuah kebijakan bisa efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan itu sangat bergantung dari akurasi data yang menjadi acuan," Imbuh Khofifah.

Dengan data-data akurat dan terpercaya hasil dari Sensus Pertanian 2023 nanti, Khofifah optimistis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian lebih pesat lagi. Apalagi banyak sekali masyarakat Jatim yang sumber kehidupannya bergantung pada sektor ini.

Sebelumnya saat acara pencananagan sesnsus pertanian 2023, Presiden Joko Widodo (Jokokwi) mengatakan, sensus pertanian ini merupakan yang pertama setelah sensus terakhir dilakukan pada 2013 atau 10 tahun yang lalu.

Jokowi menegaskan, kebijakan yang tepat bersumber dari data yang akurat. Menurutnya, Indonesia kekurangan data yang siap dan akurat, salah satunya di bidang pertanian. Akibat tidak adanya data yang akurat dan diperbarui secara berkala, masih ditemukan petani di lapangan yang mengeluhkan langkanya pupuk.

Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi karena jumlah subsidi pupuk yang dialokasikan pemerintah saat ini bersumber dari data sensus pertanian 10 tahun yang lalu, sehingga tidak menjawab kebutuhan petani di masa sekarang.