Kenaikan Gaji ASN Bisa Picu Inflasi Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah merencanakan kenaikan gaji ASN (aparatur sipil negara) yang diperkirakan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ada risiko inflasi yang perlu diperhatikan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengakui, rencana penaikan gaji ASN akan disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2024 pada 16 Agustus mendatang.

"Sebagaimana disampaikan Ibu Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, kami sedang mengkaji kenaikan gaji ASN. Hasilnya akan disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2024," tutur Isa kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran rutin belanja pegawai sebesar Rp 442,6 triliun, naik sekitar 10% atau bertambah Rp 40,6 triliun dibanding tahun lalu Rp 402,4 triliun. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji ASN dan TNI/POlri pada 2019 rata-rata sebesar 6%. Untuk tahun ini, besaran kenaikan belum diketahui tetapi diperkirakan kenaikan tahun 2024 sebesar 7%.

Kenaikan gaji ASN dikhawatirkan memicu inflasi memanas, padahal pemerintah dan Bank Indonesia sedang berusaha mengendalikan inflasi ke bawah 4%. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juni 2023 terjadi inflasi year-on-year (yoy) sebesar 3,52%.

"Setiap kenaikan gaji ASN atau upah minimum provinsi (UMP) pasti berdampak terhadap daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga, tergantung seberapa besar angka kenaikannya. Jika kenaikannya signifikan, tentu dampaknya akan signifikan pula," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang.