Jokowi: Biaya Logistik Tinggi karena Pelabuhan dan Kawasan Industri Tak Terintegrasi

Makassar, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tingginya biaya logistik diakibatkan tidak terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri.

Menurut Jokowi, biaya logistik 10 tahun lalu dapat menyentuh angka 24%. Padahal, negara lain hanya berada di angka 9-12%.

"Saya ingat 10 tahun yang lalu, biaya logistik kita berada di angka 24%. Padahal negara lain hanya 9% hingga 12%. Karena apa, karena tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri. Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan pabrik-pabrik yang berada jauh dari pelabuhan," kata Jokowi saat meresmikan Makassar New Port, Kamis (22/2/2024).

Merespons keadaan tersebut, pemerintah pun mengupayakan berbagai cara untuk menekan biaya logistik yang tinggi. Salah satunya dengan meningkatkan konektivitas dan integrasi antartitik logistik seperti antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik.

"Sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%," kata Jokowi.

Untuk menekan biaya logistik di wilayah Indonesia timur, Jokowi pun meresmikan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok, Makassar New Port di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, pada Kamis pagi.

"Makassar new port ini terbesar setelah Tanjung Priok kedalamannya 16 meter juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk kontainer," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Makassar New Port merupakan pelabuhan terbesar untuk wilayah Indonesia bagian timur. Keberadaan Makassar New Port diharapkan dapat menekan biaya logistik menjadi lebih efisien di tanah air, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

"Kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di tanah air," ujar Jokowi.

Jokowi optimistis Makassar New Port dengan nilai investasi Rp 5,4 triliun tersebut dapat berdampak baik bagi perekonomian dalam negeri, khususnya industri logistik tanah air.