Pemerintah Targetkan Realisasi Investasi di KEK Likupang Capai Rp 175,17 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dapat merealisasikan investasi Rp 175,17 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 440 orang pada 2024. Untuk mencapai target itu, diperlukan dukungan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi wisatawan.

“KEK merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus didukung perkembangannya. Sehingga, infrastruktur wilayah di sekitar kawasan menjadi prioritas dalam pembangunannya,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangan resmi dikutip Jumat (8/3/2024).

KEK Likupang telah mencatatkan investasi sebesar Rp 509 miliar dan menyerap 819 orang tenaga kerja per Desember 2023. Adapun fokus pengembangan investasi KEK Likupang saat ini antara lain waterfront city, marina, dan konservasi. Konsep pengembangan marina akan didorong untuk terintegrasi dengan waterfront city yang dilengkapi dengan residential.

Sedangkan, di luar area KEK akan dikembangkan pula Wallace Conservation Center dan Yacht Marina. KEK yang mengusung konsep sustainable tourism ini sejalan dengan kecenderungan trend masa kini dimana wisatawan cenderung beralih pada konsep sustainable living.

Pemerintah menaruh harapan kepada KEK yang telah ditetapkan untuk dapat memberikan dampak optimal terhadap negara, baik itu dari sisi peningkatan ekspor, memberikan substitusi impor, maupun dari segi penyerapan devisa serta penciptaan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

“KEK diharapkan mampu menjadi instrumen pendorong daya saing Indonesia di tengah arah ekonomi global pascakrisis. Sebagai putra yang punya darah Sulawesi Utara, saya sangat bangga dengan adanya pengembangan KEK Likupang, karena ini tentunya akan meningkatkan lagi perekonomian masyarakat, khususnya di daerah Minahasa Utara,” ungkap Rizal Edwin.

KEK Likupang diharapkan dapat segera siap beroperasi karena telah memenuhi sebagian besar kriteria seperti sarana dan prasarana pertanahan, infrastruktur dasar seperti jalan kawasan, listrik, air bersih, pengolahan air limbah, drainase, gerbang kawasan, dan telekomunikasi, fasilitas kawasan seperti persampahan, pemadam kebakaran, kantor pengelola dan administrator, dan keamanan, kelembagaan dan SDM, serta perangkat pengendali administrasi. Adapun beberapa hal yang masih membutuhkan penyesuaian akan segera diselesaikan.

Indonesia memiliki potensi wisata yang luar biasa, dilihat dari peningkatan jumlah pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah pergerakan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Desember 2023 mencapai 11.677.825 kunjungan atau naik 98,30% dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Potensi terbesar wisata Indonesia berada di bagian timur Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang merupakan produk utama sektor pariwisata berbasis alam. Untuk mengakselerasi perkembangannya, pemerintah menetapkan sejumlah destinasi wisata super prioritas, antara lain Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“KEK Likupang merupakan salah satu KEK Pariwisata yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 pada 6 Desember 2019,” ujar dia.

KEK Likupang ini diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak perusahaan Sintesa Group. KEK ini berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. KEK Likupang diharapkan mampu memperkenalkan Indonesia yang punya berjuta potensi wisata yang sangat tidak ada duanya di dunia. Dengan segera beroperasinya KEK Likupang, diharapkan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dapat segera merealisasikan investasi dan semakin berkembang, sehingga dapat memberikan multiplier effect berupa pertumbuhan ekonomi wilayah.

“Adapun tujuan dari adanya kesiapan beroperasi untuk memastikan bahwa KEK siap untuk menerima investasi yang dilihat dari segi prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendali administrasi,” pungkas Rizal Edwin.