Kawasan Industri Belum Punya Payung Hukum yang Kuat

Jakarta, Beritasatu.com - Ekosistem investasi kawasan industri memang masih perlu perbaikan. Apalagi, pemerintah juga memiliki target ambisius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana menilai perlu adanya langkah konkret untuk mengembangkan kawasan industri.

"Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan. Jadi, kita mengundang kementerian terkait, karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/6/2025).

Ma'ruf menekankan, kawasan industri memerlukan regulasi yang kuat dan spesifik. Menurutnya, saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai guna menopang peran strategisnya dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan, supaya jelas aturan mainnya," ujar Ma'ruf.

Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum. Menurutnya, kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan dalam proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambannya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga.

Dia melanjutkan, pihaknya telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, serta akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya.