Pengusaha Tekstil Ketar-ketir Tarif AS 32 Persen Bakal Tekan Kinerja

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha tekstil di dalam negeri mengaku khawatir setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan besaran tarif sebesar 32% untuk Indonesia dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada 1 Agustus 2025.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindrawardana mengungkapkan, hal ini akan berdampak terhadap industri tekstil di dalam negeri. Lantaran, 40% ekspor Indonesia merupakan produk tekstil dan sejenisnya.

"Kalau kita tidak berhasil mengatasi situasi pengenaan tarif 32% maka risiko besarnya jelas dalam negeri akan sangat tinggi," ungkap Danang dalam program Investor Market Today, Kamis (10/7/2025).

"Mengingat produk-produk ekspor tekstil dan garmen Indonesia ke Amerika itu kurang lebih mencapai 40% dari kapasitas ekspor internasional Indonesia," sambungnya.

Diketahui, apabila tarif impor sebesar 32% resmi diterapkan, maka para importir asal AS harus menanggung beban tersebut. Kondisi ini tentu akan mengurangi minat pasar AS terhadap produk tekstil dan garmen asal Indonesia.

Akibatnya, aktivitas operasional industri tekstil dalam negeri berpotensi menurun. Dampak lanjutan yang dikhawatirkan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat sektor tekstil dan garmen merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Angka itu mesti kita pikirkan untuk bisa dikompensasi ke pasar lain atau pasar domestik, guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja," ujar Danang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Senin (7/7/2025) mulai memberi tahu para mitra dagang, mulai dari negara pemasok besar, seperti Jepang dan Korea Selatan hingga negara-negara yang lebih kecil terkait tarif impor dari AS akan naik secara signifikan mulai 1 Agustus 2025.

Langkah ini menandai babak baru dalam perang dagang yang telah dimulai sejak awal tahun ini. Surat resmi telah dikirimkan ke 14 negara, termasuk eksportir kecil ke AS, seperti Serbia, Thailand, dan Tunisia.

Dalam surat tersebut, AS menyampaikan sinyal terbuka untuk melanjutkan negosiasi, tetapi juga memberikan peringatan keras, yakni apabila ada tindakan balasan, maka Negeri Paman Sam siap merespons dengan kebijakan serupa.