Pemerintah Beberkan Strategi Dongkrak Bauran EBT yang Masih 15 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mencapai net zero emission (NZE). Saat ini, bauran EBT nasional masih berada di angka sekitar 15%.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gigih Udi Atmo mengatakan, pemerintah telah menyusun peta jalan untuk mendukung target NZE, antara lain dengan memaksimalkan potensi energi surya, angin, panas bumi, bioenergi, hingga nuklir.

Keseriusan ini tercermin dari pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam rencana tersebut, ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit, serta penambahan gardu induk berkapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).

“Kalau sesuai RUPTL bahwa sampai dengan 2034, penambahan pembangkit ada sebesar 69,5 gigawatt. Di mana renewable di situ memiliki peran 61 persen, atau sekitar 42,6 gigawatt,” ujar Gigih dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Adapun perincian kapasitas pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan mencakup tenaga surya sebesar 17,1 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, hidro 11,7 GW, dan bioenergi 0,9 GW. Sementara itu, energi baru seperti nuklir juga mulai diperkenalkan, dengan rencana pembangunan dua unit reaktor kecil berkapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan.

Pada sisi lain, pemerintah juga menetapkan mandatori penggunaan biodiesel 40 persen (B40) pada 2025 dan menargetkan B50 pada 2026. Upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa pun digencarkan guna mempercepat pencapaian bauran EBT.

“Mudah-mudahan dengan penambahan pembangkit EBT yang bisa dibangun secara cepat, bisa menambah bauran EBT pada 2025 sampai dengan 2030 atau 2034. Mungkin dapat tercapai,” pungkas Gigih.