Kemendag-BRIN Kolaborasi Atasi Hambatan Nontarif lewat Riset Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menjalin kerja sama untuk mencari solusi atas hambatan nontarif di Indonesia melalui penguatan riset yang dilakukan para peneliti BRIN.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa hambatan nontarif yang berlaku saat ini belum sepenuhnya sesuai standar internasional. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian pelaku usaha merasa lebih mudah melakukan impor dibanding menjalankan usaha di dalam negeri.

“Para pengusaha menyampaikan bahwa lebih baik impor karena terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi saat menjalankan bisnis di dalam negeri,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan, banyak pelaku usaha termasuk Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mengeluhkan tingginya biaya logistik dan lemahnya daya saing nasional.

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung Kemendag dalam mengurai berbagai kendala yang memengaruhi kinerja perdagangan nasional, termasuk hambatan nontarif.

Ia menyampaikan bahwa BRIN akan mengerahkan para peneliti serta menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan.

“Kami ingin memastikan arah riset benar-benar sesuai kebutuhan Kemendag,” ujar Arif.

Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan komunikasi lebih intensif, termasuk penyelenggaraan workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026 dan menentukan prioritas riset baik jangka pendek maupun panjang. Hasil riset tersebut diharapkan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan perdagangan.

Arif juga menekankan pentingnya roadshow riset agar peneliti bekerja berdasarkan kebutuhan kementerian, bukan hanya minat pribadi, sehingga hasil riset memberikan dampak nyata bagi sektor perdagangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyampaikan bahwa hambatan nontarif akan menjadi fokus utama kajian BRIN. Penelitian akan dilakukan menggunakan kombinasi pendekatan soft science dan hard science, termasuk pengkajian keamanan laut serta perbandingan regulasi yang berlaku.

“Kami ingin memastikan apakah hambatan tersebut benar-benar murni hambatan nontarif atau ada faktor lain yang ikut mempengaruhi,” jelas Amarulla.