Bahlil Larang Shell Cs Impor Solar Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan menghentikan izin impor solar, termasuk untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, mulai 2026.

Bahlil menegaskan, Kementerian ESDM tidak lagi menerbitkan izin impor solar bagi Shell cs mulai tahun ini. Dengan demikian, pasokan solar untuk kebutuhan nasional ke depan sepenuhnya akan mengandalkan produksi dari kilang domestik.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Jadi izin impor solar sudah tidak ada lagi,” ujar Bahlil, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, apabila masih terdapat kargo solar yang masuk ke Indonesia pada Januari atau Februari 2026, pasokan tersebut merupakan sisa realisasi impor yang izinnya diterbitkan pada 2025. Namun, untuk tahun berjalan, pemerintah memastikan tidak ada lagi kebijakan impor baru.

“Tetapi untuk tahun ini, atas perintah Presiden Prabowo Subianto, karena kita sudah memiliki kilang, maka impor tidak lagi dilakukan,” kata Bahlil.

Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek strategis nasional tersebut memungkinkan kilang Balikpapan mengolah minyak hingga 360.000 barel per hari.

Menurut Bahlil, kapasitas tersebut setara dengan sekitar 22% hingga 25% atau hampir seperempat dari total kebutuhan bahan bakar nasional. Dengan tambahan kapasitas tersebut, pemerintah optimistis ketergantungan terhadap impor solar dapat ditekan secara signifikan.

Dari sisi ekonomi, RDMP Balikpapan dinilai memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Proyek ini diperkirakan mampu menghemat impor bahan bakar minyak hingga Rp 68 triliun per tahun serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga Rp 514 triliun.

Ketika ditanya mengenai pasokan solar bagi SPBU swasta ke depan, Bahlil menegaskan badan usaha swasta tetap dapat memperoleh solar dari kilang dalam negeri, khususnya dari Pertamina.

“Iya, tentu beli di Pertamina. Ke depan, saya bahkan bermimpi nanti akan saya laporkan ke Presiden, bahwa RON 92, RON 95, dan RON 98 itu harus diproduksi di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, penghentian impor solar pada 2026 juga didukung oleh implementasi program mandatori biodiesel 50 (B50), yang turut berkontribusi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.

Rencana penghentian impor solar tersebut sebelumnya telah disampaikan Bahlil seiring mulai beroperasinya proyek RDMP Balikpapan dan penguatan kebijakan energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi solar tetap terjaga, kemandirian energi nasional semakin kuat, serta ketergantungan terhadap impor bahan bakar dapat ditekan secara berkelanjutan.