Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui penunjukan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026-2031.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/1/2026).

Thomas Djiwandono, yang diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Juda Agung setelah mengundurkan diri dari jabatan deputi gubernur BI.

Penetapan tersebut diumumkan secara resmi oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, saat membacakan hasil keputusan dalam sidang paripurna. 

"Rapat internal Komisi XI DPR tanggal 26 Januari 2026 memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menyetujui saudara Thomas Djiwandono sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031," kata Misbakhun.

Profil Thomas Djiwandono

Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia adalah putra sulung pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo.

Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, sedangkan ibunya merupakan kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan Thomas secara garis keluarga adalah keponakan langsung presiden RI.

Garis keluarga Thomas bukan hanya terkait politik tinggi, tetapi juga berakar dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Kakeknya dari pihak ibu, RM Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh pendiri salah satu bank besar nasional, Bank Negara Indonesia. Warisan keluarga ini turut mewarnai keterlibatannya dalam ranah kebijakan ekonomi dan institusi finansial.

Thomas Djiwandono menempuh pendidikan formal di dalam dan luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu sejarah dari Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, lalu melanjutkan studi magister hubungan internasional dan ekonomi internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington DC.

Karier profesional Thomas dimulai di dunia media sebagai wartawan. Ia pernah magang di Majalah Tempo pada 1993 dan bekerja di Indonesia Business Weekly pada tahun berikutnya.

Perpindahannya ke ranah keuangan internasional kemudian ia jalani sebagai analis di Whe­tlock NatWest Securities di Hong Kong, sebelum kembali ke Indonesia untuk terlibat dalam bisnis dan sektor swasta.

Jejak Karier di Dunia Bisnis, Politik, dan Birokrasi

Setelah pengalaman awal di media dan analisis keuangan, Thomas bergabung dengan sektor bisnis. Ia berkiprah di PT Comexindo International dan kemudian di Arsari Group, sebuah perusahaan agrobisnis besar, di mana ia pernah menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis, deputi CEO, hingga CEO selama lebih dari satu dekade.

Pada ranah politik, Thomas aktif dalam Partai Gerindra sejak 2008. Ia pernah menjabat sebagai bendahara umum, dan memberikan kontribusi dalam struktur organisasi serta peran strategis keuangan partai.

Namun, ia telah mengundurkan diri dari jabatan partai tersebut per 31 Desember 2025 untuk mengikuti jalur karier di pemerintahan yang lebih formal.

Pada 18 Juli 2024, Thomas dilantik sebagai wakil menteri keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju dan kemudian Kabinet Merah Putih, mendampingi menteri keuangan dalam berbagai agenda kebijakan fiskal nasional. Posisi ini merupakan gerbang bagi perannya yang lebih besar di struktur birokrasi negara.

Pada awal tahun 2026, Thomas Djiwandono diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

Nama Thomas diajukan bersama dua kandidat lain, yaitu Dicky Kartikoyono dan Solikin M Juhro, melalui proses fit and proper test di Komisi XI DPR RI, akhirnya ia terpilih secara musyawarah mufakat untuk posisi strategis tersebut.

Penetapan ini kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk persetujuan akhir sebelum dilantik secara resmi, menandai transisi Thomas dari pemerintahan fiskal ke lembaga sentral yang menentukan arah kebijakan moneter negara.