Sinkronisasi Pajak dan Dunia Usaha Jadi Sorotan DPR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menegaskan pentingnya titik temu antara kebijakan perpajakan pemerintah dan kepentingan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi serta dinamika iklim usaha pada 2026.

Menurut dia, kebijakan fiskal tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga harus mampu menumbuhkan kepercayaan (confidence) investor sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disampaikannya seusai menghadiri acara The Forum B-Universe.

"Titik temunya adalah perlunya kebijakan pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha, yaitu membangun confidence bagi investor luar maupun dalam negeri," ujar Kamrussamad kepada Beritasatu.com di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, efektivitas kebijakan fiskal dapat diukur dari perputaran ekonomi di sektor riil. Karena itu, pemerintah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga agar aktivitas ekonomi terus bergerak.

Selain faktor konsumsi, Kamrussamad juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi sebagai fondasi investasi. Dunia usaha, kata dia, membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang berkelanjutan, bukan kebijakan yang berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian.

Ia turut mendorong pembenahan mekanisme perizinan agar lebih efektif dan transparan, serta didukung birokrasi yang gesit dan ramah terhadap pelaku usaha. Prosedur yang berbelit dan birokrasi kaku, menurutnya, berpotensi menghambat masuknya investasi.

Terkait kinerja investasi, Kamrussamad menilai Indonesia berada di jalur yang tepat. Hal itu tercermin dari realisasi investasi yang tumbuh 12,7% dan mampu menyerap 2,7 juta tenaga kerja sepanjang 2025.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah mempercepat realisasi komitmen investasi menjadi proyek konkret di lapangan.

"Komitmen investasi berbeda dengan realisasi investasi. Nah, realisasinya ini yang perlu kita percepat supaya betul-betul membuka lapangan kerja," pungkasnya.