Harga BBM Nonsubsidi Naik Tak Terelakkan Saat Minyak Mentah Menguat

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, misalnya kendaraan dengan harga tinggi.

“Perlu aturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga efisiensi konsumsi energi serta memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga.

Pengawasan Distribusi dan Dampak Industri

Kemudian, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Ia menilai kenaikan harga merupakan hal yang wajar seiring meningkatnya harga pasar global dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, lonjakan signifikan pada beberapa jenis BBM perlu diantisipasi dampaknya.

“Cuma yang harus diperhatikan, misalnya, yang saya khawatir itu Pertamina Dex naiknya 60% itu mendorong peralihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke Solar subsidi.

“Jadi nanti akan berpengaruh pada pasokan solar juga. Ada kebocoran di situ, ya,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu tekanan pada distribusi BBM subsidi, terutama di sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan.

“Nah ini harus ada pengetatan, jangan sampai terjadi kebocoran yang semakin masif karena pergeseran dan selisih harga yang terlalu jauh antara solar subsidi dan solar nonsubsidi,” tambahnya.

Ia juga menilai kenaikan harga Pertamax Turbo berpotensi mengubah pola konsumsi ke BBM dengan harga lebih rendah.

“Kalau untuk Pertamax Turbo kenaikannya cukup tinggi, pasti akan berkurang konsumsinya, tetapi akan bergeser ke mana? Bergesernya ke Pertamax,” ujarnya.

Sebagai solusi, Bhima menyarankan pemerintah tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga memberikan insentif kepada pelaku usaha.

“Kemudian juga mungkin harus diberikan semacam insentif (bagi industri) sehingga kenaikan beban biaya produksi tidak membuat terjadinya efisiensi atau PHK,” ujarnya.

Perilaku Konsumsi dan Kualitas Layanan

Tulus Abadi kembali menyoroti fenomena peralihan konsumsi BBM nonsubsidi ke subsidi yang berpotensi terjadi di masyarakat.

"Ini soal moralitas ya kalau bicara hal ini, kita harapkan kelas menengah atas tidak menyeruput BBM bersubsidi tetapi konsisten dengan menggunakan BBM nonsubsidi," tegasnya.

Ia menilai subsidi energi seharusnya tepat sasaran, yaitu bagi masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pengawasan distribusi melalui sistem digital seperti barcode dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di SPBU.

“Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga standar pelayanan minimal di SPBU, termasuk urusan domestik konsumen,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas, kualitas pelayanan, serta jaminan ketepatan takaran BBM.

“Pertamina harus memastikan hal itu tidak terjadi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap mitra-mitra SPBU-nya di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta efisiensi pelayanan agar konsumen tetap merasa nyaman.

"Dengan pelayanan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tetap merasa nyaman meskipun harus membayar harga BBM sesuai mekanisme pasar," pungkasnya.